Manokwari,(Antaranews Papua Barat)-Presiden Joko Widodo minta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengedepankan upaya penangkalan dan pencegahan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Demikian amanat presiden yang dibacakan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan pada upacara hari ulang tahun Bhayangkara ke-72 di Mapolda Papua Barat, Rabu (11/7).
Menurut presiden, potensi kerawanan harus diantisipasi sejak dini. Deteksi serta pemetaan potensi kerawanan harus dilakukan Polri agar Kamtibmas terpelihara secara baik.
Di bidang penegakan hukum, dalam amanatnya presiden minta Polri pemberantas segala bentuk kejahatan dan tindak kriminal secara tegas, profesional, legitimate serta tidak diskrimatif.
Jokowi menginginkan, masyarakat Indonesia memperoleh jaminan kepastian hukum serta keadilan.
Dalam menyikapi perkembangan teknologi, Polri pun dituntut mampu memanfaatkan melalui sistem yang terintegrasi. Hal ini dinilai sebuah keniscayaan bagi Polri dalam mengelola organisasi serta menangani perkembangan karakteristik kejahatan yang semakin canggih.
Mantan Wali Kota Surakarta ini juga Polri memberantas segala bentuk praktik pungutan liar, mafia hukum dan makelar kasus di kepolisian.
Polri juga diminta menjalin kedekatan dengan masyarakat, serta memperkuat koordinasi serta kerjasama dengan aparat penegak hukum yang lain serta pemangku kepentingan terkait.
Perbaikan mutu dan kualitas pelayanan kepada masyarakat pun harus ditingkatkan. Layanan wajib diberikan dengan mudah, sederhana, tidak berbelit-belit, prosedur yang jelas, serta menghindari pungutan juga pencaloan.
Mengoptimalkan bentuk layanan dengan sistem online serta mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan proaktif.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018
Demikian amanat presiden yang dibacakan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan pada upacara hari ulang tahun Bhayangkara ke-72 di Mapolda Papua Barat, Rabu (11/7).
Menurut presiden, potensi kerawanan harus diantisipasi sejak dini. Deteksi serta pemetaan potensi kerawanan harus dilakukan Polri agar Kamtibmas terpelihara secara baik.
Di bidang penegakan hukum, dalam amanatnya presiden minta Polri pemberantas segala bentuk kejahatan dan tindak kriminal secara tegas, profesional, legitimate serta tidak diskrimatif.
Jokowi menginginkan, masyarakat Indonesia memperoleh jaminan kepastian hukum serta keadilan.
Dalam menyikapi perkembangan teknologi, Polri pun dituntut mampu memanfaatkan melalui sistem yang terintegrasi. Hal ini dinilai sebuah keniscayaan bagi Polri dalam mengelola organisasi serta menangani perkembangan karakteristik kejahatan yang semakin canggih.
Mantan Wali Kota Surakarta ini juga Polri memberantas segala bentuk praktik pungutan liar, mafia hukum dan makelar kasus di kepolisian.
Polri juga diminta menjalin kedekatan dengan masyarakat, serta memperkuat koordinasi serta kerjasama dengan aparat penegak hukum yang lain serta pemangku kepentingan terkait.
Perbaikan mutu dan kualitas pelayanan kepada masyarakat pun harus ditingkatkan. Layanan wajib diberikan dengan mudah, sederhana, tidak berbelit-belit, prosedur yang jelas, serta menghindari pungutan juga pencaloan.
Mengoptimalkan bentuk layanan dengan sistem online serta mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan proaktif.(*)
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018