Pemerintah Provinsi Papua Barat menyiapkan peningkatan alokasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari APBD untuk mendukung penerapan sekolah tatap muka pada Januari 2021.
Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat Barnabas Dowansiba di Manokwari, Kamis, menjelaskan bahwa pada tahun 2020 BOS daerah yang dialokasikan dari APBD sebesar Rp 5 miliar.
Namun, kata dia, seiring adalanya refocusing anggaran dan realokasi APBD akibat pandemi COVID-19 maka realisasinya terpotong menjadi Rp3 miliar.
"Kita upayakan untuk tahun 2021 alokasi anggarannya ditingkatkan lagi supaya sekolah bisa menyiapkan sarana prasarana protokol kesehatan COVID-19 di sekolah melalui BOS daerah," katanya.
Ia mengatakan bahwa sekolah tatap muka akan dimulai pada Januari 2021 sehingga butuh langkah cepat pemerintah daerah untuk membantu sekolah mempersiapkan kebutuhan sarana protokol kesehatan.
"Kita tidak mau dinas yang belanja lalu didistribusikan ke sekolah-sekolah. Kalau seperti ini prosesnya lama karena harus melibatkan pihak ketiga, untuk itu lebih baik kita tingkatkan dana BOS daerah biar sekolah masing-masing belanja sendiri," katanya.
Barnabas menambahkan setelah peserta didik masuk sekolah secara normal pada awal Januari sekolah harus segera melakukan persiapan untuk pelaksanaan ujian nasional (UN) bagi kelas III SMA/SMK, kelas III SMP serta kelas VI SD.
Ia berharap seluruh satuan pendidikan bisa menutupi kekurangan materi pelajaran selama siswa belajar dari rumah. Para guru diminta melakukan evaluasi singkat terhadap materi yang diberikan selama pandemi COVID-19.
"Sudah satu semester anak-anak belajar di rumah. Kita belum tahu apakah dalam satu semester ini mereka belajar baik-baik atau tidak," kata dia.
Untuk tingkat SMA, SMK dan Madrasah Aliyah, kata dia, dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar rapat dengan seluruh kepala sekolah. Hal itu dilakukan untuk menentukan langkah-langkah cepat yang harus diambil dalam menyiapkan peserta didik menghadapi UN.
"Kita harus bekerja keras. Dalam waktu yang singkat ini, kita harus bisa pastikan bahwa anak-anak siap mengikuti ujian nasional," ujarnya.
Terkait sekolah tatap muka yang akan diterapkan pada Januari 2021 Dinas Pendidikan Papua Barat telah mengeluarkan sejumlah ketentuan untuk setiap sekolah. Surat edaran pun telah dikirim ke seluruh daerah.
"Dengan kondisi yang ada kita harus siap untuk menerapkan sekolah tatap muka. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sekolah, termasuk menyiapkan sarana prasarana protokol kesehatan," demikian Barnabas Dowansiba.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2020
Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat Barnabas Dowansiba di Manokwari, Kamis, menjelaskan bahwa pada tahun 2020 BOS daerah yang dialokasikan dari APBD sebesar Rp 5 miliar.
Namun, kata dia, seiring adalanya refocusing anggaran dan realokasi APBD akibat pandemi COVID-19 maka realisasinya terpotong menjadi Rp3 miliar.
"Kita upayakan untuk tahun 2021 alokasi anggarannya ditingkatkan lagi supaya sekolah bisa menyiapkan sarana prasarana protokol kesehatan COVID-19 di sekolah melalui BOS daerah," katanya.
Ia mengatakan bahwa sekolah tatap muka akan dimulai pada Januari 2021 sehingga butuh langkah cepat pemerintah daerah untuk membantu sekolah mempersiapkan kebutuhan sarana protokol kesehatan.
"Kita tidak mau dinas yang belanja lalu didistribusikan ke sekolah-sekolah. Kalau seperti ini prosesnya lama karena harus melibatkan pihak ketiga, untuk itu lebih baik kita tingkatkan dana BOS daerah biar sekolah masing-masing belanja sendiri," katanya.
Barnabas menambahkan setelah peserta didik masuk sekolah secara normal pada awal Januari sekolah harus segera melakukan persiapan untuk pelaksanaan ujian nasional (UN) bagi kelas III SMA/SMK, kelas III SMP serta kelas VI SD.
Ia berharap seluruh satuan pendidikan bisa menutupi kekurangan materi pelajaran selama siswa belajar dari rumah. Para guru diminta melakukan evaluasi singkat terhadap materi yang diberikan selama pandemi COVID-19.
"Sudah satu semester anak-anak belajar di rumah. Kita belum tahu apakah dalam satu semester ini mereka belajar baik-baik atau tidak," kata dia.
Untuk tingkat SMA, SMK dan Madrasah Aliyah, kata dia, dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar rapat dengan seluruh kepala sekolah. Hal itu dilakukan untuk menentukan langkah-langkah cepat yang harus diambil dalam menyiapkan peserta didik menghadapi UN.
"Kita harus bekerja keras. Dalam waktu yang singkat ini, kita harus bisa pastikan bahwa anak-anak siap mengikuti ujian nasional," ujarnya.
Terkait sekolah tatap muka yang akan diterapkan pada Januari 2021 Dinas Pendidikan Papua Barat telah mengeluarkan sejumlah ketentuan untuk setiap sekolah. Surat edaran pun telah dikirim ke seluruh daerah.
"Dengan kondisi yang ada kita harus siap untuk menerapkan sekolah tatap muka. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sekolah, termasuk menyiapkan sarana prasarana protokol kesehatan," demikian Barnabas Dowansiba.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2020