Teluk Wondama (ANTARA) - Warga Kampung Torey, Distrik Rasiei, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat yang menjadi korban banjir tahun 2013 lalu membutuhkan hunian tetap karena hunian sementara sudah tidak layak.
Mereka berharap pemerintah kabupaten dan Provinsi Papua Barat membangunkan hunian tetap (huntap) bagi mereka.
Sudah tujuh tahun lamanya para korban banjir ini tinggal di hunian sementara (huntara) yang dibangun Pemkab Teluk Wondama. Warga dipindahkan ke huntara lantaran rumah mereka terendam banjir dan lumpur setinggi 30 meter sehingga sebagian besar mengalami rusak berat.
Yosias Auri, tokoh masyarakat Kampung Torey mengungkapkan, sebanyak 28 unit huntara berbentuk kopel kondisinya kini sudah banyak mengalami kerusakan akibat termakan usia. Karena itu pihaknya berharap bisa pindah ke huntap sebagaimana korban bencana banjir bandang tahun 2010.
“Setelah 3 tahun kami bikin proporasl ke BPBD dan PU. Saya hitung-hitung sudah 7 kali tapi mereka tidak tanggapi. Proposal untuk huntap karena huntara itu maksimal 3 tahun saja. Saya sudah tembak langsung ke Provinsi (BPBD Provinsi Papua Barat) juga tidak dijawab,“ kata Yosias.
Selain sudah banyak mengalami kerusakan, sebut Yosias, huntara yang ditempati sangat sempit sehingga mereka tidak merasa nyaman dan leluasa dalam melakukan aktivitas di dalam rumah.
“Jadi masyarakat sekarang perbaiki pelan-pelan rumah lama jadi ada yang sudah pindah lagi ke rumah lama. Sementara rumah yang dibangun dari dana kampung (dana desa) ada 7 terus dari hibah ada 9 unit. Makanya masyarakat minta supaya dibangun huntap,“ lanjut Yosias yang merupakan kepala kampung terpilih hasil pemilihan Desember lalu.
Anggota DPR Papua Barat Erik Manibuy pada kesempatan terpisah mengaku yang sempat melihat langsung kondisi huntara.
Ia berjanji akan mengupayakan agar huntap untuk warga korban banjir di Kampung Torey bisa diakomodir melalui anggaran Pemprov Papua Barat.
“Kondisi huntara itu sudah memprihatinkan. Jadi harapan masyarakat saya bisa dorong ke provinsi untuk bisa memperhatikan karena sudah sekitar 7 tahun, masyarakat minta perhatian dari provinsi untuk diganti dengan huntap," sebut Erik
"Jadi nanti saya akan dorong melalui Musrenbang 2020 dan juga komunikasi langsung dengan instansi terkait, mudah-mudahan bisa ditanggapi,“ lanjut politisi Partai Hanura ini.
