Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong menyebutkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mencapai Rp2,5 triliun di mana jumlah tersebut ini mengalami penurunan sebesar Rp538 miliar atau 17,68 persen.
"Turunnya APBD disebabkan adanya pemekaran wilayah sehingga berdampak pada penurunan komposisi dan besaran fiskal," katanya di Jayapura, Minggu, (29/9).
Menurut Ramses, selain itu Belanja Daerah 2025 juga mengalami penurunan sebesar Rp 2,701 triliun sehingga mengalami penurunan sebesar Rp1,554 triliun atau 36,53 persen dari tahun 2024 sebesar Rp 4,256 triliun.
"Lalu untuk pendapatan daerah yang berasal dari PAD juga mengalami penurunan 33,37 persen atau Rp.228,9 miliar dari target sebesar Rp686 miliar pada 2024, dengan kini sebesar Rp 457 miliar di 2025," ujarnya.
Ia menjelaskan lalu untuk belanja barang dan Jasa yakni Rp1,007 triliun, menurun 38 persen dibanding tahun anggaran 2024.
"Belanja hibah Rp193,89 miliar, menurun 62 persen dibanding tahun anggaran 2024, belanja bantuan Sosial Rp 6,09 miliar, menurun 97 persen dibanding tahun anggaran 2024,"katanya.
Ia menambahkan pihaknya berharap agar Provinsi Papua terus bergerak maju dengan pembangunan yang berkelanjutan, seimbang, dan adil bagi seluruh masyarakat.
Menurut Ramses, selain itu Belanja Daerah 2025 juga mengalami penurunan sebesar Rp 2,701 triliun sehingga mengalami penurunan sebesar Rp1,554 triliun atau 36,53 persen dari tahun 2024 sebesar Rp 4,256 triliun.
"Lalu untuk pendapatan daerah yang berasal dari PAD juga mengalami penurunan 33,37 persen atau Rp.228,9 miliar dari target sebesar Rp686 miliar pada 2024, dengan kini sebesar Rp 457 miliar di 2025," ujarnya.
Ia menjelaskan lalu untuk belanja barang dan Jasa yakni Rp1,007 triliun, menurun 38 persen dibanding tahun anggaran 2024.
"Belanja hibah Rp193,89 miliar, menurun 62 persen dibanding tahun anggaran 2024, belanja bantuan Sosial Rp 6,09 miliar, menurun 97 persen dibanding tahun anggaran 2024,"katanya.
Ia menambahkan pihaknya berharap agar Provinsi Papua terus bergerak maju dengan pembangunan yang berkelanjutan, seimbang, dan adil bagi seluruh masyarakat.
