Ketua MUI Kota Sorong, H. Abdul Manan Fakaubun di Sorong, Senin, menjelaskan bahwa menciptakan suasana yang damai pada pelaksanaan Pilkada nanti merupakan tanggung jawab seluruh pihak, karena masing-masing menginginkan kedamaian itu terimplikasi pada ajang demokrasi ini.
"Kita sama-sama menginginkan agar kehidupan kita senantiasa diliputi oleh rasa suasana yang damai, tentram, itu yang kita harapkan pun bisa terjaga pada Pilkada 2024 di provinsi termuda ini, apalagi ini baru pertama kali, maka penting sekali menciptakan Pilkada itu berjalan damai dan aman," ujar dia dalam sambutan yang disampaikan pada kegiatan Forum Group Discussion yang diselenggarakan Polda Papua Barat di Hotel Panorama, Kota Sorong.
Menurut dia, ini sudah menjadi kewajiban masing-masing warga negara untuk tetap berkomitmen menjaga situasi kedamaian itu ter-implikasi pada Pilkada 2024, supaya Pilkada berjalan damai dan lancar dan melahirkan pimpinan yang berkualitas pula.
Dia memberikan apresiasi kepada penyelenggara dan masyarakat karena telah melewati tahapan Pemilihan Presiden dan Legislatif dengan aman dan damai, tidak ada euforia apapun.
"Ya semua berlangsung dengan damai, itu satu capaian kita bersama, November nanti kita akan melaksanakan Pilkada, kita sangat mengharapkan kiranya pemilihan ini dapat berlangsung aman tentram dan damai," harap dia.
Dia mengatakan, prosedur calon gubernur telah diatur di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) dengan menandaskan bahwa yang berhak maju adalah orang asli Papua.
"Nanti menjadi gubernur, wakil gubernur adalah putra asli Papua tidak boleh yang lain Jadi kita harus mengikuti dan tunduk taat kepada aturan," kata dia.
Jika, kata dia semua proses ini berlandaskan pada aturan yang berlaku maka semua berlangsung dengan aman, damai dan tentram. "Kita mengharapkan Pilkada ini berlangsung aman tidak terjadi konflik di antara sama kita," harap dia.
Seluruh tokoh agama, mulai dari Islam, Protestan, Katolik, Hindu dan Budha inilah yang sangat menentukan Pilkada 2024 itu akan berlangsung damai dan aman.
"Tugas kita adalah menyampaikan kepada akar rumput pesan damai ini supaya Pilkada ini berlangsung aman," ucap dia.
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Sorong, Pdt. Jeane Fonata Haurisa mengatakan, menciptakan harmoni dan keamanan ketertiban masyarakat mestinya harus dielaborasi dengan tingkat kesadaran masyarakat akan hal tersebut.
"Terkait itu kita melihat tingkat kesadaran masyarakat pada Pileg dan Pilpres cukup baik terbukti pesta demokrasi itu berlangsung aman dan lancar," kata dia.
Menurut dia, potensi kerawanan Pilkada 2024 yang akan dilaksanakan secara serentak sangat besar ketimbang Pilpres/Pileg pada 14 Februari 2024.
Terdapat beberapa catatan penting yang menurut dia harus menjadi perhatian utama sebagai bentuk antisipasi dan minimalisasi terhadap potensi kerawanan, yakni pertama netralitas penyelenggara untuk menjaga kepercayaan publik.
"Kedua adalah kesiapan Provinsi Papua Barat Daya untuk menyukseskan Pilkada 2024," ujar dia.
Ketiga adalah kuatnya polarisasi di tengah masyarakat terkait dengan dukungan politik. Ini perlu mendapat perhatian karena berujung pada perpecahan antar-masyarakat.
"Ini perlu diantisipasi karena polarisasi ini menjadi ancaman besar dan ter-implikasi terhadap kelancaran Pilkada 2034 di Provinsi Papua Barat Daya," harap dia.
