Manokwari (ANTARA) - Sebanyak 716 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Manokwari Papua Barat yang terdiri atas 452 tenaga kesehatan dan 264 guru formasi 2023 telah resmi mengemban tugas sebagai abdi masyarakat.
Bupati Manokwari Hermus Indou secara resmi telah mengambil sumpah janji dan menyerahkan SK bupati pada 716 PPPK formasi 2023 tersebut di Manokwari, Jumat.
"Mulai hari ini adalah muara sekaligus garis start yang telah ditunggu-tunggu setelah melalui berbagai proses panjang. Dengan diangkatnya saudara sekalian sebagai PPPK, akan berdampak pada pelayanan pada masyarakat sebagai abdi negara," katanya.
Ia mengatakan, PPPK dituntut mampu melaksanakan amanah sebagai aparatur negara, aparatur pemerintahan dan abdi masyarakat.
Konsekuensi hal itu, PPPK wajib terus meningkatkan kedisiplinan dalam budaya kerja, sekaligus melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor: 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
PPPK harus mampu mewujudkan tujuan reformasi birokrasi, yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, produktif, berintegritas tinggi, bekerja profesional, serta komitmen pada kepentingan rakyat.
"Sebelum diterima jadi pegawai PPPK selalu sampaikan banyak aspirasi pada bupati dan paksakan kehendak agar diangkat jadi pegawai. Setelah jadi pegawai jangan masa bodoh dengan pekerjaan dan harus lakukan tugas pengabdian pada masyarakat dengan baik," katanya.
Ia menambahkan, setelah diangkat menjadi pegawai PPPK, guru dan tenaga kesehatan harus melaporkan diri pada pimpinan di tempat tugas masing-masing.
Selain itu harus segera menyesuaikan diri di lingkungan kerja yang baru, dan harus bisa betah bertugas sesuai penempatan. Jangan hanya karena ditempatkan di pedalaman, baru bekerja 3-4 bulan sudah minta pindah ke kota.
"Cintai masyarakat dan belajar untuk betah di lokasi penempatan. Teruslah tingkatkan kualitas diri, dengan tetap belajar. Menjadi ASN adalah berkah karena masih banyak orang yang berharap mendapatkan kesempatan yang sama," katanya.
