Sorong (ANTARA) - Musyawarah Rencana Pembangunan (musrenbang) Provinsi Papua Barat Daya membahas sinkronisasi program pembangunan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Otonomi Khusus (Otsus) sebagai upaya mempercepat pembangunan daerah itu.
Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa'ad di Sorong, Senin, menjelaskan musrenbang itu sangat penting supaya terdapat sinkronisasi program baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam mendukung percepatan pembangunan di Papua Barat Daya.
"Ini sangat penting dilakukan karena musrenbang sebagai instrumen membuat perencanaan untuk percepatan pembangunan," jelas dia setelah membuka kegiatan musrenbang di Kota Sorong, Senin.
"Agar pembangunan sesuai dengan rencana induk dan rencana aksi percepatan pembangunan Papua maka diperlukan adanya lompatan mencapai hasil maksimal. Untuk itu dibutuhkan sinergitas seluruh unsur ,mulai dari menteri dan lembaga, provinsi dan kabupaten kota. Jadi program yang dirumuskan pun sedapat mungkin saling terkait, saling mendukung sehingga daya ungkitnya bisa lebih besar," ujarnya.
Selain itu, dia pun berharap kepada pemerintah pusat untuk ikut membahas model perencanaan dengan format musrenbang otsus.
"Karena musrenbang Otsus sampai sekarang baru sebatas pembahasan dana Otsus, tapi formatnya itu kan belum jelas, apakah nanti kita memisahkan RKPD yang menggunakan dana Otsus dengan dana yang bersumber dari yang lain. Karena sampai saat ini masih menjadi satu bagian," katanya.
Pemisahan ini, kata dia, perlu dilakukan supaya semua orang bisa secara mudah melakukan pemantauan terhadap realisasi dana Otsus.
Musrenbang ini diikuti seluruh kepala daerah di enam kabupaten dan kota dengan dan melibatkan MRP Papua Barat Daya, tokoh masyarakat dan elemen penting lainnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Barat Daya, Rahman menjelaskan musrenbang ini merupakan salah satu langkah konkret untuk bersama menyepakati arah pembangunan dan penyelarasan program kegiatan untuk percepatan pembangunan di Papua Barat Daya.
"Sasarannya adalah terintegrasi pendekatan partisipatif dalam seluruh proses perencanaan pembangunan di daerah," katanya.
