Sorong (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad mengingatkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk memastikan hasil musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) benar-benar terealisasi secara optimal guna mencapai tujuan percepatan pembangunan.
Hal ini disampaikan Pj Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad saat membuka kegiatan musrenbang RKPD dan Otsus provinsi ke-38 di Kota Sorong, Senin.
"Saya ingin menyampaikan bahwa jangan sampai kita menjadikan musrenbang ini sebagai satu forum yang biasa-biasa saja, yang penting sudah dilaksanakan, yang penting sudah ada prosesnya, tapi kemudian nanti capaian program jadi gagal, itu harus kita hindari," tegas dia.
Menurut dia, konsistensi terhadap hasil pembahasan yang kemudian dirumuskan menjadi instrumen penting untuk merencanakan percepatan pembangunan ke depan. Karena ini bukan sekedar memenuhi kewajiban, yang penting hadir dan ikut musrenbang apa pun yang terjadi itu urusan belakangan.
Dia mengajak seluruh pimpinan OPD untuk melihat musrenbang ini sebagai satu instrumen penting bagi realisasi percepatan pembangunan di Papua Barat Daya.
"Mari kita jadikan musrenbang ini sebagai instrumen kita untuk memastikan antara target dan realisasi program itu walaupun tidak harus sama persis tapi paling tidak mendekati target dan capaian," ujarnya.
Oleh karena itu, dalam merumuskan dan menetapkan hasil harus memperhatikan berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Jangan kemudian gegabah menetapkan target-target yang seakan-akan di atas kertas terlihat bagus tapi tidak berjalan maksimal saat realisasi program.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar musrenbang RKPD dan Otsus tahun 2025 dengan menghadirkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bappenas, BP3OKP, seluruh bupati dan wali kota dan pimpinan OPD di Kota Sorong.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Barat Daya, Rahman menjelaskan musrenbang ini merupakan salah satu langkah konkret untuk bersama menyepakati arah pembangunan dan penyelarasan program kegiatan untuk percepatan pembangunan di Papua Barat Daya.
"Sasarannya adalah terintegrasi pendekatan partisipatif dalam seluruh proses perencanaan pembangunan di daerah," katanya.
