Polresta Sorong terjunkan 80 personel amankan demonstrasi Pencaker

Sorong (ANTARA) - Polresta Sorong Kota menerjunkan 80 personel amankan demonstrasi damai yang dilakukan para pencari kerja orang asli Papua (pencaker OAP) di halaman Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Selasa.

Kabag Ops Polresta Sorong Kota Kompol Indra Gunawan di Sorong, Selasa, menjelaskan aksi damai yang dilakukan pencaker orang asli Papua ini dalam situasi damai, sehingga 80 personel yang berjaga pun berjalan damai.

"Kita menerjunkan 80 personel untuk pengamanan aksi demo damai ini, dan semuanya berjalan aman, lancar dan terkendali," ucapnya.

Dia mengatakan warga yang melakukan demo damai pun mendukung pihak kepolisian dengan tidak membuat hal yang tidak diinginkan selama aksi tersebut berlangsung.

"Jadi selama aksi berlangsung semua aman dan terkendali karena saling mendukung dan menjaga ketertiban," ucapnya.

Indra pun berharap ke depan jika ada demonstrasi agar sama-sama saling mendukung dan menghargai supaya aksi itu nantinya bisa berjalan baik serta maksud dan tujuan dari aksi itu bisa tersampaikan.

Para pencaker Provinsi Papua Barat Daya melakukan aksi damai dengan menuntut pemerintah provinsi setempat untuk mengakomodasi orang asli Papua 100 persen pada penerimaan CPNS.

Ketua Pencaker OAP Papua Barat Daya Jolvyn Kareth dalam orasinya di Sorong, Selasa, menjelaskan aksi ini merupakan salah satu bentuk upaya konkret memperjuangkan hak-hak OAP sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus).

"Karena bertepatan dengan penerimaan CPNS pada Mei 2024 maka kami minta pemerintah harus mengakomodasi OAP 100 persen," ujarnya.

Pencaker OAP yang berasal dari enam kabupaten dan kota di Papua Barat Daya yakni Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Maybrat, Tambrauw, Raja Ampat dan Kota Sorong, menolak dengan tegas pembagian kuota 80 persen dan 20 persen pada penerimaan CPNS.

"Kami menolak pembagian kuota pada penerimaan CPNS 2024, 100 persen untuk OAP," ujarnya.

Menurut dia, hadirnya Provinsi Papua Barat Daya merupakan perjuangan panjang dari tokoh-tokoh pemekaran supaya kepenuhan hak-hak masyarakat adat Papua bisa terjawab secara baik dan maksimal.

"Hadirnya Provinsi Papua Barat Daya untuk satu alasan yakni menjawab kebutuhan masyarakat asli, maka pada bagian penerimaan CPNS harus memprioritaskan orang asli 100 persen, tidak dibagi-bagi," ujarnya.