Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad di Sorong, Selasa, menjelaskan peningkatan kapasitas kepala distrik ini merupakan bentuk tindak lanjut dari kerja sama antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dengan Kampus IPDN guna menanamkan ilmu pemerintahan kepada kepala distrik sehingga nantinya mendukung program pelayanan kepada masyarakat.
"Jadi, kita kirim 40 orang kepala distrik yang berasal dari enam kabupaten/kota supaya mereka ditempa tentang wawasan pemerintahan karena sebagian besar kepala distrik bukan berasal dari IPDN," jelas Musa'ad.
Ia mengatakan tujuan utama dari program ini untuk melahirkan pamong praja yang berkompeten, handal, profesional, dan berwawasan nusantara.
"Jadi, mereka ini akan diterpa selama enam bulan di Kampus IPDN, kemudian hasilnya diharapkan mereka bisa memiliki wawasan pamong praja yang maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
Sejak 1 Oktober 2023, sebanyak 40 orang kepala distrik yang masuk kategori tahap pertama telah di kirim ke Kampus IPDN untuk mengikuti pendidikan pemerintahan.
Dengan adanya pendidikan kepala distrik di bidang pamong praja, gubernur berharap dampak terhadap tata kelola pemerintahan di tingkat distrik lebih optimal dari sebelumnya.
"Ini merupakan tahap pertama, nanti setelah itu kita akan kirim lagi tahap kedua supaya seluruh kepala distrik di Papua Barat Daya memiliki wawasan pamong praja," tambahnya.
"Ini merupakan tahap pertama, nanti setelah itu kita akan kirim lagi tahap kedua supaya seluruh kepala distrik di Papua Barat Daya memiliki wawasan pamong praja," tambahnya.