Gubernur Papua Barat evaluasi penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem

Manokwari (ANTARA) - Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengevaluasi program intervensi penanganan masalah gagal tumbuh balita akibat kurang gizi atau stunting dan kemiskinan ekstrem di provinsi itu.

"Perlu dievaluasi supaya bisa mengetahui perkembangan dari setiap program yang sudah dilaksanakan," katanya dalam rapat yang diselenggarakan di Manokwari, Senin.

Ia menjelaskan pemerintah provinsi sudah membentuk satuan tugas percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem guna mendukung pelaksanaan program penanganan di tujuh kabupaten di Papua Barat.

Berbagai upaya tersebut, katanya, agar 70 persen di antara 2.659 anak stunting yang tersebar di tujuh kabupaten segera sembuh dalam kurun waktu tiga bulan ke depan.

"Sudah berapa anak yang dapat hasil intervensi dengan nilai negatif. Mungkin kemarin berat badan sekian sekarang sekian, kemudian tinggi badannya," katanya.

Pemerintah provinsi melalui satuan tugas gencar mengintervensi program penanganan masalah kemiskinan ekstrem sehingga target yang diharapkan Presiden Joko Widodo bisa tercapai.

Tingkat kemiskinan ekstrem Papua Barat pada 2022 sebanyak 8,35 persen atau mengalami penurunan 1,29 persen jika dibandingkan dengan kondisi pada 2021.

"Seluruh jajaran harus mengatur rencana kerja tepat terukur. Hal itu penting karena pada prinsipnya gerakan intervensi ini harus selalu dikampanyekan," kata dia.

Ia menekankan delapan aksi konvergensi, yaitu analisis situasi, rencana kegiatan, rembuk stunting, pembentukan regulasi, pembinaan kader pembangunan manusia, manajemen data, pengukuran dan publikasi, serta evaluasi kerja tahunan.

Ia mengharapkan pemerintah kabupaten secepatnya mengeluarkan peraturan bupati sebagai turunan dari Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 17 Tahun 2023 yang menjadi landasan dalam implementasi program.

Ia juga menyarankan pemerintah kabupaten melibatkan tokoh adat, masyarakat, dan agama dalam upaya mempercepat penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem.

"Kami target tiga bulan. Satuan tugas segera rembukan dengan masing-masing bupati agar cepat keluarkan peraturan. Paling penting harus ada basis data mulai dari kelurahan sampai distrik," ujar Paulus Waterpauw.