Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat berupaya meningkatkan akses rumah layak huni bagi masyarakat asli Papua di Kabupaten Teluk Wondama.
Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw di Wasior, Selasa, mengatakan, bantuan rumah layak huni merupakan bagian dari upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem dan penanggulangan masalah gagal tumbuh (stunting).
Berdasarkan data Kemenko PMK, jumlah penduduk miskin ekstrem Papua Barat tahun 2022 sebesar 9,43 persen lebih rendah dari tahun 2021, yaitu 10,28 persen, sedangkan prevalensi stunting meningkat menjadi 30 persen pada 2022.
“Maka perlu ada upaya percepatan, termasuk menyiapkan tempat tinggal dan permukiman yang layak," kata Paulus Waterpauw.
Tahun 2022, kata dia, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Papua Barat telah membangun tujuh unit rumah layak huni bagi masyarakat asli Papua di Teluk Wondama.
Ke depannya, pemerintah provinsi akan menambah alokasi pembangunan rumah layak huni agar dapat mengakomodasi masyarakat asli Papua.
"Tahun ini maupun tahun-tahun mendatang harus ditambah agar lebih banyak warga yang bisa terbantu," tutur Waterpauw.
Plt Kepala Dinas PUPR Papua Barat Yohanes Momot mengatakan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat asli Papua yang direalisasikan tahun 2022 sebanyak 108 unit tipe 45 tersebar pada 13 kabupaten/kota di Papua Barat maupun Papua Barat Daya.
Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat asli Papua menelan anggaran Rp40 miliar yang bersumber dari dana otonomi khusus (Otsus) tahun 2022.
Dinas PUPR Papua Barat akan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama agar program pembangunan rumah mendapatkan penambahan kuota dari Kementerian PUPR di Jakarta.
“Masih sangat banyak rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat di Wondama. Kita tingkatkan sinergi dengan Pemkab Wondama supaya kuota pembangunan rumah lebih banyak untuk mengatasi stunting," kata Momot.
Bupati Teluk Wondama Hendrik Mambor mengakui pembangunan rumah layak huni merupakan salah satu kebutuhan yang paling banyak diharapkan oleh masyarakat.
Setiap tahun, kata dia, pemerintah kabupaten menganggarkan pembangunan rumah layak huni permanen tipe 45 sebanyak 100 unit bagi masyarakat di Teluk Wondama dan telah dimulai semenjak tahun 2021.
“Kami di Wondama setiap tahun bangun 100 rumah tipe 45 full permanen dan lantai keramik. Sebelumnya setengah permanen dan lantai papan," ucap Mambor.
Ke depannya, pemerintah provinsi akan menambah alokasi pembangunan rumah layak huni agar dapat mengakomodasi masyarakat asli Papua.
"Tahun ini maupun tahun-tahun mendatang harus ditambah agar lebih banyak warga yang bisa terbantu," tutur Waterpauw.
Plt Kepala Dinas PUPR Papua Barat Yohanes Momot mengatakan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat asli Papua yang direalisasikan tahun 2022 sebanyak 108 unit tipe 45 tersebar pada 13 kabupaten/kota di Papua Barat maupun Papua Barat Daya.
Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat asli Papua menelan anggaran Rp40 miliar yang bersumber dari dana otonomi khusus (Otsus) tahun 2022.
Dinas PUPR Papua Barat akan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama agar program pembangunan rumah mendapatkan penambahan kuota dari Kementerian PUPR di Jakarta.
“Masih sangat banyak rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat di Wondama. Kita tingkatkan sinergi dengan Pemkab Wondama supaya kuota pembangunan rumah lebih banyak untuk mengatasi stunting," kata Momot.
Bupati Teluk Wondama Hendrik Mambor mengakui pembangunan rumah layak huni merupakan salah satu kebutuhan yang paling banyak diharapkan oleh masyarakat.
Setiap tahun, kata dia, pemerintah kabupaten menganggarkan pembangunan rumah layak huni permanen tipe 45 sebanyak 100 unit bagi masyarakat di Teluk Wondama dan telah dimulai semenjak tahun 2021.
“Kami di Wondama setiap tahun bangun 100 rumah tipe 45 full permanen dan lantai keramik. Sebelumnya setengah permanen dan lantai papan," ucap Mambor.
