Sorong (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya komitmen menurunkan angka kemiskinan melalui intervensi kebijakan program strategis setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemkab setempat.
Penjabat Bupati Sorong Yan Piet Mosso di Sorong, Sabtu, menyebutkan angka kemiskinan di daerah itu 27,26 persen.
"Kita baru sedikit menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,28 dari 27,26 persen," katanya.
Dia menyebutkan kemiskinan menjadi salah satu indikator minim perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat.
"Masalah ini hendaknya menjadi perhatian serius dari kita sebagai pemerintah," katanya.
Penanganan kasus kemiskinan, kata dia, hendaknya secara berbarengan, kolaborasi, dan komitmen yang kuat, baik pemerintah setempat maupun lembaga-lembaga lain.
"Pemerintah akan hadir lewat intervensi anggaran dan program kemudian mendorong lembaga lain untuk bersama menangani kasus ini," kata Yan Piet Mosso.
Kebijakan program strategis dari setiap OPD, kata dia, harus langsung menyentuh masyarakat sehingga terjadi perubahan dari sebelumnya.
"Jadi OPD terkait wajib menjalankan itu lewat program riil, ini tidak boleh main-main," katanya.
Ia mengajak seluruh OPD terkait menerapkan sistem kerja "jemput bola" dan kerja cepat guna percepatan penanganan kasus ini.
"Harus dipastikan bahwa angka kemiskinan itu harus turun di tahun ini," kata dia.
Ia menjelaskan kemiskinan merupakan kasus nasional yang menyita perhatian Presiden RI. Presiden menginstruksikan setiap kabupaten dan kota lebih memprioritaskan penanganan kasus tersebut.
"Ini kasus nasional dan menjadi perhatian serius dari Presiden RI," kata dia.
Dia berharap, setiap OPD memperhatikan setiap realisasi program kerja sehingga optimal dan berdaya guna terhadap penurunan angka kemiskinan.
