Kepala BPS Papua Barat Maritje Pattiwaellapia di Manokwari, Senin, mengatakan pembentukan tim ekonomi bertujuan untuk merumuskan langkah strategi mengoptimalkan potensi daerah nonminyak dan gas (migas).
Sebab, perekonomian Papua Barat masih bergantung terhadap kinerja migas LNG Tangguh di Kabupaten Teluk Bintuni.
"Saran kami, kalau bisa bentuk tim ekonomi karena perekonomian baik di Papua Barat maupun Papua itu tumbuh tinggi karena ada migasnya," kata Maritje.
Ia melanjutkan pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh daya serap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dikucurkan pemerintah pusat ke Papua Barat maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Untuk itu, pembentukan tim ekonomi menjadi solusi dalam meningkatkan produktivitas sektor nonmigas seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, dan kelautan.
"Mudah-mudahan usul kami bisa direalisasikan. Tim ekonomi tidak usah banyak orang, yang berkaitan saja," tutur Maritje.
Ia menjelaskan, ada tiga lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Papua Barat selama tahun 2022 yaitu industri pengolahan sebanyak 26,84 persen, pertambangan dan penggalian 18,26 persen, dan konstruksi sebesar 13,50 persen.
Sedangkan, sektor hanya menyumbang 10,45 persen terhadap PDRB Papua Barat dengan pertumbuhan 0,08 persen selama tahun 2022.
"Kalau migas terkontrakasi, ekonomi kita ikut terpengaruh. Kita berharap pada APBN dan APBD saja," jelas dia.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Papua Barat Melkias Werinussa menuturkan bahwa usulan pembentukan tim ekonomi segera diinformasikan kepada Penjabat Gubernur Paulus Waterpauw.
Menurut dia, anggota tim melibatkan stakeholder teknis seperti BPS, Bank Indonesia, DJPb, Disperindag, Dinas Ketahanan Pangan, Kehutanan, dan lainnya.
Kemudian, sejumlah akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Papua.
"Dengan adanya tim itu kita bisa tentukan langkah apa demi memperbaiki kondisi ekonomi kita ke depan," ujar Melkias.
