Kepala BPJS Ketenagakerjaan Papua Barat, Nasrullah Umar di Manokwari, Kamis, menyebut Kabupaten Manokwari sebagai salah satu yang tertinggi dalam perlindungan pekerja dari 11 kabupaten dan satu kota lainnya di Papua Barat. Dia menyebut jaminan sosial bagi tenaga kerja di seluruh Papua Barat belum mencapai angka 75 persen hingga Oktober 2022.
"Ini menjadi hal yang luar biasa yang dilakukan Kabupaten Manokwari. Artinya baik Bupati dan Wakil Bupati Manokwari begitu perhatian kepada masyarakat karena ini sifatnya berkelanjutan dibandingkan bantuan sosial yang biasanya diberikan yang sifatnya hanya sementara," ujar dia.
Dia menilai, dengan mendaftarkan untuk ikut dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), maka Pemkab Manokwari setidaknya telah melindungi anak pekerja dalam hal pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.
"Karena kalau misalnya orang tua atau pekerja meninggal karena kecelakaan ataupun meninggal karena sakit, anaknya berhak untuk mendapatkan beasiswa dan itu untuk dua orang anak," sebut dia.
Nasrullah berharap ke depan atau pada 2023 mendatang Pemkab Manokwari dapat melindungi seluruh pekerjanya sehingga tidak ada lagi resiko kerja yang dialami pekerja.
Wakil Bupati Manokwari, Edi Budoyo mengatakan pihaknya akan selalu berkomitmen untuk meningkatkan jumlah penerima bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan setiap tahunnya selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim.
"Kami ingin mampu bersaing untuk mendapatkan penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yaitu Paritrana Award Tahun 2022 atau kalau tidak tahun ini, kami harap bisa kami dapat di tahun depan," jelas Edi.
Kerja sama yang terjalin antara Pemkab Manokwari dan BPJS Ketenagakerjaan disebutnya akan terus ditingkatkan sehingga manfaatnya dapat dirasakan seluruh peserta dan keluarganya.
