Pemerintah Provinsi Papua Barat akan menyiapkan anggaran stimulus bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar usaha mereka bertahan di tengah perang melawan virus corona baru (COVID-19).
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Papua Barat, Stepanus Selang di Manokwari, Rabu, mengatakan, penyebaran virus corona di Indonesia membawa dampak cukup serius terhadap UMKM, termasuk di Papua Barat.
Stepanus memperkirakan, omset UMKM di provinsi ini berkurang antara 70 hingga 80 persen sejak seluruh daerah menerapkan status siaga dan tanggap darurat COVID-19.
"Kita sedang melakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk membantu penanganan menyebarnya COVID-19 serta dampaknya. Sesuai kewenangan kami, kita sedang mengupayakan anggaran stimulus," ujarnya.
Dalam waktu 3 hingga 4 hari ke depan diharapkan, realokasi anggaran selesai sehingga bantuan stimulus tersebut dapat segera direalisasikan.
"Kita juga sedang menghimpun data dari kabupaten dan kota, sekaligus menunggu proses realokasi APBD Papua Barat. Mudah-mudahan berjalan lancar," kata dia.
Ia menyebutkan bahwa, program serupa akan dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota. Pihaknya berupaya agar program ini terealisasi secara merata.
"Kami berharap provinsi dan kabupaten/kota bersinergi, maka data sangat penting agar tidak tumpang tindih. Jangan sampai ada UMKM yang sudah dapat dari kabupaten, dia dapat juga dari provinsi. Meskipun nilainya tidak besar, namun kami berharap merata," katanya.
Stepanus menambahkan, UMKM Papua Barat bergerak di berbagai sektor usaha, terutama yang nonformal dinilai mengalami dampak paling besar akibat pandemi corona .
Dia berharap selain provinsi dan kabupaten/kota, ada dana stimulus yang dikucurkan pemerintah pusat.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2020
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Papua Barat, Stepanus Selang di Manokwari, Rabu, mengatakan, penyebaran virus corona di Indonesia membawa dampak cukup serius terhadap UMKM, termasuk di Papua Barat.
Stepanus memperkirakan, omset UMKM di provinsi ini berkurang antara 70 hingga 80 persen sejak seluruh daerah menerapkan status siaga dan tanggap darurat COVID-19.
"Kita sedang melakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk membantu penanganan menyebarnya COVID-19 serta dampaknya. Sesuai kewenangan kami, kita sedang mengupayakan anggaran stimulus," ujarnya.
Dalam waktu 3 hingga 4 hari ke depan diharapkan, realokasi anggaran selesai sehingga bantuan stimulus tersebut dapat segera direalisasikan.
"Kita juga sedang menghimpun data dari kabupaten dan kota, sekaligus menunggu proses realokasi APBD Papua Barat. Mudah-mudahan berjalan lancar," kata dia.
Ia menyebutkan bahwa, program serupa akan dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota. Pihaknya berupaya agar program ini terealisasi secara merata.
"Kami berharap provinsi dan kabupaten/kota bersinergi, maka data sangat penting agar tidak tumpang tindih. Jangan sampai ada UMKM yang sudah dapat dari kabupaten, dia dapat juga dari provinsi. Meskipun nilainya tidak besar, namun kami berharap merata," katanya.
Stepanus menambahkan, UMKM Papua Barat bergerak di berbagai sektor usaha, terutama yang nonformal dinilai mengalami dampak paling besar akibat pandemi corona .
Dia berharap selain provinsi dan kabupaten/kota, ada dana stimulus yang dikucurkan pemerintah pusat.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2020