Pemerintah Provinsi Papua Barat mulai menghitung dampak penyebaran pandemi virus corona terhadap perekonomian di daerahnya.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Papua Barat, Malkias Warinusa di Manokwari, Kamis, menjelaskan Gubernur Dominggus Mandacan telah mengumpulkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Pada rapat tersebut, kata Melkias, Gubernur menginginkan agar pendataan seluruh perusahaan dari skala besar, sedang dan kecil mulai dilakukan, juga mendata jumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang tersebar di seluruh daerah.
Ia menyatakan Pemprov hendak melakukan langkah antisipasi terhadap adanya kemungkinan penghentian hubungan kerja (PHK) buruh, juga mengantisipasi dampak penyebaran virus corona terhadap kegiatan industri UMKM.
"Dalam rapat tadi, kami sedang memperbanyak data. Sehingga ketika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi sudah ada solusi yang bisa kita lakukan," ucap Werinusa.
Ditanya terkait program jaring pengaman sosial (JPS) yang akan dilakukan Pemprov Papua Barat, ia menyebut bahwa wacana itu pun sempat dibahas dalam rapat yang digelar di kantor Gubernur di Manokwari itu.
"Dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha dan tenaga kerja sangat terasa. Untuk itu selain berharap bantuan pusat Pemprov juga sedang menghitung kekuatan keuangan daerah," ujarnya lagi.
Selain dampak ekonomi, kata dia, pertemuan yang dipimpin Gubernur itu juga membahas tentang upaya pencegahan epidemi SARS CoV-2. Gubernur akan mengambil alih penyebarluasan informasi tentang penyebaran Covid 19 di Papua Barat.
Gubernur juga menekankan seluruh OPD segera menindaklanjuti upaya realokasi dan refocusing anggaran untuk pencegahan serta penanganan COVID-19.
"Termasuk kegiatan penyemprotan disinfektan oleh seluruh OPD. Beberapa instansi juga Parpol sudah lakukan itu, OPD Pemprov yang belum," katanya menambahkan.*
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2020
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Papua Barat, Malkias Warinusa di Manokwari, Kamis, menjelaskan Gubernur Dominggus Mandacan telah mengumpulkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Pada rapat tersebut, kata Melkias, Gubernur menginginkan agar pendataan seluruh perusahaan dari skala besar, sedang dan kecil mulai dilakukan, juga mendata jumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang tersebar di seluruh daerah.
Ia menyatakan Pemprov hendak melakukan langkah antisipasi terhadap adanya kemungkinan penghentian hubungan kerja (PHK) buruh, juga mengantisipasi dampak penyebaran virus corona terhadap kegiatan industri UMKM.
"Dalam rapat tadi, kami sedang memperbanyak data. Sehingga ketika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi sudah ada solusi yang bisa kita lakukan," ucap Werinusa.
Ditanya terkait program jaring pengaman sosial (JPS) yang akan dilakukan Pemprov Papua Barat, ia menyebut bahwa wacana itu pun sempat dibahas dalam rapat yang digelar di kantor Gubernur di Manokwari itu.
"Dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha dan tenaga kerja sangat terasa. Untuk itu selain berharap bantuan pusat Pemprov juga sedang menghitung kekuatan keuangan daerah," ujarnya lagi.
Selain dampak ekonomi, kata dia, pertemuan yang dipimpin Gubernur itu juga membahas tentang upaya pencegahan epidemi SARS CoV-2. Gubernur akan mengambil alih penyebarluasan informasi tentang penyebaran Covid 19 di Papua Barat.
Gubernur juga menekankan seluruh OPD segera menindaklanjuti upaya realokasi dan refocusing anggaran untuk pencegahan serta penanganan COVID-19.
"Termasuk kegiatan penyemprotan disinfektan oleh seluruh OPD. Beberapa instansi juga Parpol sudah lakukan itu, OPD Pemprov yang belum," katanya menambahkan.*
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2020