Masyarakat berharap anggota DPRD Provinsi Papua Barat yang baru dilantik pada Rabu (2/10) menerapkan politik yang membangun dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat selama lima tahun kedepan.
"Papua Barat masih memiliki banyak pekerjaan rumah diantaranya masalah kemiskinan, pengangguran, SDM, ketersedian infrastruktur serta persoalan sosial lainya. Kesampingkan kepentingan pribadi dan golongan, fokus pada kepentingan seluruh masyarakat," kata pegiat Gerakan Literasi Manokwari, Lamek Dowansiba, Rabu.
Ia berharap, tiga fungsi DPR yakni pengawasan, penganggaran dan legislasi dijalankan secara maksimal. Keseriusan DPR dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan sangat diharapkan masyarakat.
Lamek menyebutkan, indeks pembangunan manusia (IPM) di provinsi masih sangat rendah. Ini menandakan bahwa, pemerintah daerah belum maksimal dalam melaksanakan pembangunan.
Sebagai mitra, kerja sama antara legeslatif dan eksekutif harus berjalan secara baik. Langkah politik yang dijalankan harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Terkait pengembangan sumber daya manusia, lanjut Lamek, pendidikan formal dan nonformal harus terus mendapatkan perhatian.
"Selama ini anggaran pemerintah baru fokus pada pendidikan formal itu pun belum maksimal. Di sisi lain pendidikan nonformal juga perlu perhatian untuk mendukung pendidikan formal," ujarnya.
Ia berharap, para legislator hasil Pemilu serentak 2019 ini dapat mengoptimalkan kiprahnya di gedung wakil rakyat.
"Di bidang pendidikan misalnya, adik-adik kita memang sudah mengenyam pendidikan di sekolah. Tapi apakah itu sudah membuahkan hasil maksimal dalam mencetak SDM. Pendidikan nonformal seperti gerakan literasi tujuanya untuk menopang itu," ujarnya lagi.
Ia menambahkan, Papua Barat butuh sebuah sistem yang mampu membentuk karakter peserta didik. Muatan lokal perlu diakomodir dalam sistem pendidikan di daerah ini.***
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019
"Papua Barat masih memiliki banyak pekerjaan rumah diantaranya masalah kemiskinan, pengangguran, SDM, ketersedian infrastruktur serta persoalan sosial lainya. Kesampingkan kepentingan pribadi dan golongan, fokus pada kepentingan seluruh masyarakat," kata pegiat Gerakan Literasi Manokwari, Lamek Dowansiba, Rabu.
Ia berharap, tiga fungsi DPR yakni pengawasan, penganggaran dan legislasi dijalankan secara maksimal. Keseriusan DPR dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan sangat diharapkan masyarakat.
Lamek menyebutkan, indeks pembangunan manusia (IPM) di provinsi masih sangat rendah. Ini menandakan bahwa, pemerintah daerah belum maksimal dalam melaksanakan pembangunan.
Sebagai mitra, kerja sama antara legeslatif dan eksekutif harus berjalan secara baik. Langkah politik yang dijalankan harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Terkait pengembangan sumber daya manusia, lanjut Lamek, pendidikan formal dan nonformal harus terus mendapatkan perhatian.
"Selama ini anggaran pemerintah baru fokus pada pendidikan formal itu pun belum maksimal. Di sisi lain pendidikan nonformal juga perlu perhatian untuk mendukung pendidikan formal," ujarnya.
Ia berharap, para legislator hasil Pemilu serentak 2019 ini dapat mengoptimalkan kiprahnya di gedung wakil rakyat.
"Di bidang pendidikan misalnya, adik-adik kita memang sudah mengenyam pendidikan di sekolah. Tapi apakah itu sudah membuahkan hasil maksimal dalam mencetak SDM. Pendidikan nonformal seperti gerakan literasi tujuanya untuk menopang itu," ujarnya lagi.
Ia menambahkan, Papua Barat butuh sebuah sistem yang mampu membentuk karakter peserta didik. Muatan lokal perlu diakomodir dalam sistem pendidikan di daerah ini.***
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019