Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manokwari, Papua Barat memperkuat kapasitas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) guna mencegah terjadinya pemilihan suara ulang (PSU) pada Pilkada 2024.
Kadiv Teknis dan Penyelenggara KPU Manokwari Sidarman, Sabtu, mengatakan penguatan kapasitas dilakukan dengan bimbingan teknis (Bimtek) serentak seluruh KPPS di Manokwari yang berjumlah 2.954 orang yang bertugas pada 422 TPS.
"Berkaca pada Pemilu 2024 lalu, ada tujuh TPS di Manokwari yang terjadi PSU. Sehingga pada Pilkada kali ini kita sudah targetkan tidak ada PSU lagi di Manokwari," ujarnya.
Bimtek digelar secara marathon mulai 8 hingga 20 November dan menargetkan semua KPPS mendapat kemampuan yang baik dalam melakukan pungut hitung maupun mengatur jalanannya pencoblosan di TPS.
Dalam upaya menciptakan KPPS yang berkualitas, bimtek tidak dilakukan secara massal melainkan dalam sesi per kelas di masing-masing distrik (kecamatan).
KPPS dibekali kemampuan mengisi aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dengan benar. Pada Pilkada serentak ini KPU Manokwari diwajibkan memasukkan 100 persen hasl perhitungan suara dan rekapitulasi pada aplikasi Sirekap.
"KPPS akan melakukan pencatatan manual perhitungan suara dan rekapitulasi di formulir C hasil, kemudian formulir itu difoto untuk diunggah di Sirekap, sehingga kita mempunyai hasil yang tertuang di formulir manual maupun digital," ujar Sidarman.
Selain itu KPPS juga akan dibekali dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan karena setiap KPPS akan mendapat anggaran pembuatan dan keperluan TPS sebesar Rp4 juta.
Sidarman menyebut ada beberapa faktor yang menyebabkan PSU, untuk itu selain memperkuat kapasitas KPSS, pihaknya juga akan melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan tim pasangan calon untuk bersama-sama menciptakan proses Pilkada yang kondusif.
"Kita menginginkan tim pemenangan dari paslon BERBUDI dan HERO bertanggung jawab bersama dengan konstituen mereka agar pada tanggal 27 November pemilu bisa berlangsung langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan aman," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Kadiv Teknis dan Penyelenggara KPU Manokwari Sidarman, Sabtu, mengatakan penguatan kapasitas dilakukan dengan bimbingan teknis (Bimtek) serentak seluruh KPPS di Manokwari yang berjumlah 2.954 orang yang bertugas pada 422 TPS.
"Berkaca pada Pemilu 2024 lalu, ada tujuh TPS di Manokwari yang terjadi PSU. Sehingga pada Pilkada kali ini kita sudah targetkan tidak ada PSU lagi di Manokwari," ujarnya.
Bimtek digelar secara marathon mulai 8 hingga 20 November dan menargetkan semua KPPS mendapat kemampuan yang baik dalam melakukan pungut hitung maupun mengatur jalanannya pencoblosan di TPS.
Dalam upaya menciptakan KPPS yang berkualitas, bimtek tidak dilakukan secara massal melainkan dalam sesi per kelas di masing-masing distrik (kecamatan).
KPPS dibekali kemampuan mengisi aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dengan benar. Pada Pilkada serentak ini KPU Manokwari diwajibkan memasukkan 100 persen hasl perhitungan suara dan rekapitulasi pada aplikasi Sirekap.
"KPPS akan melakukan pencatatan manual perhitungan suara dan rekapitulasi di formulir C hasil, kemudian formulir itu difoto untuk diunggah di Sirekap, sehingga kita mempunyai hasil yang tertuang di formulir manual maupun digital," ujar Sidarman.
Selain itu KPPS juga akan dibekali dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan karena setiap KPPS akan mendapat anggaran pembuatan dan keperluan TPS sebesar Rp4 juta.
Sidarman menyebut ada beberapa faktor yang menyebabkan PSU, untuk itu selain memperkuat kapasitas KPSS, pihaknya juga akan melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan tim pasangan calon untuk bersama-sama menciptakan proses Pilkada yang kondusif.
"Kita menginginkan tim pemenangan dari paslon BERBUDI dan HERO bertanggung jawab bersama dengan konstituen mereka agar pada tanggal 27 November pemilu bisa berlangsung langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan aman," ujarnya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024