Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengimbau para aparatur sipil negara (ASN) tidak memprovokasi masyarakat untuk menggelar aksi demonstrasi menyikapi kebijakan pemerintah.
Hal ini disampaikan gubernur menyikapi aksi para pengusaha asli Papua di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) pekan lalu. Gubernur memperoleh informasi, ada keterlibatan ASN dalam aksi tersebut.
"Intelijen selalu memberikan informasi langsung kepada saya. Bukan saja terkait aksi kemarin, pada aksi-aksi sebelumnya saya selalu terima laporan," kata Gubernur di Manokwari, Senin.
Sebagai aparatur pemerintah, lanjut Guberbur, ASN semestinya memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, bukan sebaliknya.
"Saya sudah tahu orang-orangnya, laporan sudah cukup lengkap. Jadi kalian siap-siap saja, terutama yang punya jabatan itu," kata Mandacan lagi.
Terkait pembagian paket proyek penunjukan langsung bagi para pengusaha asli Papua, sebut gubernur menjelaskan, sudah ada kesepakatan bahwa, 30 persen dari total pengusaha asli Papua akan diakomodir pemerintah provinsi dan 70 persen lainnya diserahkan kepada kabupaten/kota.
Saat ini, tahapan verifikasi sedang berlangsung. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa yang menerima paket penunjukan langsung dengan nilai Rp1 miliar ke bawah sesuai amanat Perpres nomor 17 tahun 2019 itu benar-benar orang asli Papua.
Gubernur bersikukuh untuk menerapkan skema 70:30 dalam pembagian paket proyek ini. Ia pun bertekad melakukan verifikasi agar tujuan dari Perpres 17/2019 tepat sasaran.
"Kami tetap laksanakan kebijakan, biar ada demo kebijakan harus dilaksanakan. Ini soal wibawa pemerintah. Kebijakan ini sudah benar dan tujuannya baik," kata Mandacan lagi.
Selanjutnya, Gubernur pun mengimbau seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera menyerahkan data paket pekerjaan kepada Bappeda, agar paket-paket tersebut segera dilaksanakan.
"Yang belum serahkan, segera. Serahkan kepada Bappeda selanjutnya akan dikembalikan ke OPD untuk diserahkan kepada pengusaha asli Papua," katanya lagi.
Ia menegaskan, Pemprov Papua Barat berkomitmen untuk membina dan memberdayakan pengusaha Papua. Verifikasi yang sedang dilakukan, bertujuan agar hak para pengusaha asli Papua sebagaimana amanat Perpres tidak diambil yang lain.***3***
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019
Hal ini disampaikan gubernur menyikapi aksi para pengusaha asli Papua di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) pekan lalu. Gubernur memperoleh informasi, ada keterlibatan ASN dalam aksi tersebut.
"Intelijen selalu memberikan informasi langsung kepada saya. Bukan saja terkait aksi kemarin, pada aksi-aksi sebelumnya saya selalu terima laporan," kata Gubernur di Manokwari, Senin.
Sebagai aparatur pemerintah, lanjut Guberbur, ASN semestinya memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, bukan sebaliknya.
"Saya sudah tahu orang-orangnya, laporan sudah cukup lengkap. Jadi kalian siap-siap saja, terutama yang punya jabatan itu," kata Mandacan lagi.
Terkait pembagian paket proyek penunjukan langsung bagi para pengusaha asli Papua, sebut gubernur menjelaskan, sudah ada kesepakatan bahwa, 30 persen dari total pengusaha asli Papua akan diakomodir pemerintah provinsi dan 70 persen lainnya diserahkan kepada kabupaten/kota.
Saat ini, tahapan verifikasi sedang berlangsung. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa yang menerima paket penunjukan langsung dengan nilai Rp1 miliar ke bawah sesuai amanat Perpres nomor 17 tahun 2019 itu benar-benar orang asli Papua.
Gubernur bersikukuh untuk menerapkan skema 70:30 dalam pembagian paket proyek ini. Ia pun bertekad melakukan verifikasi agar tujuan dari Perpres 17/2019 tepat sasaran.
"Kami tetap laksanakan kebijakan, biar ada demo kebijakan harus dilaksanakan. Ini soal wibawa pemerintah. Kebijakan ini sudah benar dan tujuannya baik," kata Mandacan lagi.
Selanjutnya, Gubernur pun mengimbau seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera menyerahkan data paket pekerjaan kepada Bappeda, agar paket-paket tersebut segera dilaksanakan.
"Yang belum serahkan, segera. Serahkan kepada Bappeda selanjutnya akan dikembalikan ke OPD untuk diserahkan kepada pengusaha asli Papua," katanya lagi.
Ia menegaskan, Pemprov Papua Barat berkomitmen untuk membina dan memberdayakan pengusaha Papua. Verifikasi yang sedang dilakukan, bertujuan agar hak para pengusaha asli Papua sebagaimana amanat Perpres tidak diambil yang lain.***3***
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019