Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat menyebut pembangunan infrastruktur perpustakaan serbaguna masih menunggu penyelesaian administrasi atas lahan yang terletak di wilayah Sowi Marampa, Kabupaten Manokwari, .
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Papua Barat Barnabas Dowansiba di Manokwari, Senin, mengatakan penjabat gubernur telah menerbitkan surat keputusan nomor 109 tahun 2024 tentang penetapan lokasi pembangunan layanan perpustakaan.
Surat tersebut telah ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Papua Barat untuk menghitung nilai jual objek pajak sebagai dasar dalam merealisasikan pembayaran terhadap lahan dimaksud.
"Kami berupaya agar penyelesaian semua administrasi lahan bisa rampung tahun ini," kata Barnabas.
Dia mengatakan pemerintah daerah diberi tanggung jawab menyediakan lahan karena biaya pembangunan perpustakaan bersumber dari DAK fisik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Kehadiran perpustakaan serbaguna yang mengusung konsep museum mini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) khususnya generasi muda Papua Barat.
"Tahun ini urusan lahan harus clear karena Januari 2025 desain gambar masuk ke kementerian," ucap dia.
Ia menjelaskan bahwa perpustakaan itu nantinya dilengkapi dengan sarana prasarana berbasis digital serta ruangan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat lokal.
Selain itu, terdapat ruangan untuk penyimpanan pakaian adat dari tujuh kabupaten di Papua Barat, yaitu Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, dan Fakfak.
"Nilai budaya dan sejarah orang asli Papua harus dilestarikan supaya tidak tergerus dengan arus globalisasi," tutur Barnabas.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Papua Barat Barnabas Dowansiba di Manokwari, Senin, mengatakan penjabat gubernur telah menerbitkan surat keputusan nomor 109 tahun 2024 tentang penetapan lokasi pembangunan layanan perpustakaan.
Surat tersebut telah ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Papua Barat untuk menghitung nilai jual objek pajak sebagai dasar dalam merealisasikan pembayaran terhadap lahan dimaksud.
"Kami berupaya agar penyelesaian semua administrasi lahan bisa rampung tahun ini," kata Barnabas.
Dia mengatakan pemerintah daerah diberi tanggung jawab menyediakan lahan karena biaya pembangunan perpustakaan bersumber dari DAK fisik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Kehadiran perpustakaan serbaguna yang mengusung konsep museum mini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) khususnya generasi muda Papua Barat.
"Tahun ini urusan lahan harus clear karena Januari 2025 desain gambar masuk ke kementerian," ucap dia.
Ia menjelaskan bahwa perpustakaan itu nantinya dilengkapi dengan sarana prasarana berbasis digital serta ruangan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat lokal.
Selain itu, terdapat ruangan untuk penyimpanan pakaian adat dari tujuh kabupaten di Papua Barat, yaitu Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, dan Fakfak.
"Nilai budaya dan sejarah orang asli Papua harus dilestarikan supaya tidak tergerus dengan arus globalisasi," tutur Barnabas.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024