Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sorong Selatan, Papua Barat Daya, memprioritaskan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) penanganan stunting pada alokasi Dana Desa tahun anggaran 2024.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kelurahan (DPMK) Sorong Selatan Yohan Bodori di Teminabuan, Kamis, mengatakan dana BLT akan disalurkan untuk dua triwulan yakni Januari sampai Juni.
“BLT itu prioritas utama untuk dua triwulan terhitung dari bulan Januari sampai Juni, kemudian penanganan stunting," kata Yohan Bodori.
Ia mengatakan program Dana Desa earmark dan non-earmark menjadi prioritas selanjutnya oleh pemerintah daerah (pemda) untuk kegiatan bersifat swakelola dan fisik.
“Lalu (Dana Desa) earmark dan non earmark itu tujuannya untuk kegiatan-kegiatan, dalam hal ini earmark sifatnya swakelola dan non-earmark kegiatan fisik,” ungkap Yohan.
Ia melanjutkan program earmark guna menunjang kegiatan di bidang perekonomian, salah satunya ketahanan pangan.
“Oleh sebab itu di tahap pertama kita lebih prioritaskan dengan program earmark yang ada di situ ketahanan pangan yang menunjang kegiatan perekonomian," jelas Yohan.
Sehubungan dengan itu Yohan meminta 120 kepala kampung untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat agar memahami ketentuan dana swakelola tersebut.
“Menerima dana ini fokus sesuaikan dengan ketentuan yang disampaikan. Kepada kepala kampung harus memberikan penjelasan kepada masyarakat agar mereka tidak menanyakan kenapa kita melaksanakan program earmark saja, sementara mereka tahu ada program fisik yang direncanakan, harapannya semoga semua terlaksana,” ucap Yohan.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kelurahan (DPMK) Sorong Selatan Yohan Bodori di Teminabuan, Kamis, mengatakan dana BLT akan disalurkan untuk dua triwulan yakni Januari sampai Juni.
“BLT itu prioritas utama untuk dua triwulan terhitung dari bulan Januari sampai Juni, kemudian penanganan stunting," kata Yohan Bodori.
Ia mengatakan program Dana Desa earmark dan non-earmark menjadi prioritas selanjutnya oleh pemerintah daerah (pemda) untuk kegiatan bersifat swakelola dan fisik.
“Lalu (Dana Desa) earmark dan non earmark itu tujuannya untuk kegiatan-kegiatan, dalam hal ini earmark sifatnya swakelola dan non-earmark kegiatan fisik,” ungkap Yohan.
Ia melanjutkan program earmark guna menunjang kegiatan di bidang perekonomian, salah satunya ketahanan pangan.
“Oleh sebab itu di tahap pertama kita lebih prioritaskan dengan program earmark yang ada di situ ketahanan pangan yang menunjang kegiatan perekonomian," jelas Yohan.
Sehubungan dengan itu Yohan meminta 120 kepala kampung untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat agar memahami ketentuan dana swakelola tersebut.
“Menerima dana ini fokus sesuaikan dengan ketentuan yang disampaikan. Kepada kepala kampung harus memberikan penjelasan kepada masyarakat agar mereka tidak menanyakan kenapa kita melaksanakan program earmark saja, sementara mereka tahu ada program fisik yang direncanakan, harapannya semoga semua terlaksana,” ucap Yohan.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024