Pemerintah Provinsi Papua Barat mulai menyosialisasikan penerapan satu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi dan Government Technology (GovTech) ke tujuh pemerintah kabupaten setempat.
Tujuh pemerintah kabupaten se-Papua Barat meliputi Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, dan Fakfak.
Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere di Manokwari, Senin, mengatakan Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan agar pemerintah pusat maupun daerah wajib menggunakan satu sistem berbasis elektronik yang terintegrasi.
"Presiden sudah canangkan satu sistem elektronik, makanya pemerintah provinsi akan menyosialisasikannya ke tingkat kabupaten," kata Ali Baham.
Menurut dia, penggunaan satu sistem elektronik tersebut akan memudahkan penyelenggaraan pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan yang diakses oleh masyarakat di seluruh Papua Barat.
Optimalisasi penerapannya memerlukan satu pemahaman dari semua aparatur pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, sehingga dapat terlaksana sesuai arahan Presiden.
"Ada buku petunjuk teknis yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi ke semua pemerintah kabupaten," ucap dia.
Gubernur menyebut bahwa pelaksanaan sosialisasi penerapan SPBE dan GovTech pada level pemerintah provinsi dan kabupaten dipantau langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat Jacob S Fonataba.
Hal itu bermaksud agar seluruh pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat segera menerapkan sistem tersebut guna mengefisiensikan waktu dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
"Kami menargetkan satu sistem berbasis elektronik bisa segera diterapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama," ucap Ali Baham.
Sebagai informasi, peluncuran GovTech Indonesia menjadi tonggak sejarah percepatan penerapan pelayanan publik terpadu berbasis digital.
GovTech akan bertugas menggerakkan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini tersebar di berbagai platform atau aplikasi.
Pada tahap pertama ini, GovTech akan mengakselerasi integrasi dan interoperabilitas sistem layanan digital utama di sembilan layanan yang menjadi prioritas, yaitu layanan kesehatan, layanan pendidikan dan bantuan sosial.
Kemudian, ada pula identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga SIM online dan izin keramaian.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Tujuh pemerintah kabupaten se-Papua Barat meliputi Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, dan Fakfak.
Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere di Manokwari, Senin, mengatakan Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan agar pemerintah pusat maupun daerah wajib menggunakan satu sistem berbasis elektronik yang terintegrasi.
"Presiden sudah canangkan satu sistem elektronik, makanya pemerintah provinsi akan menyosialisasikannya ke tingkat kabupaten," kata Ali Baham.
Menurut dia, penggunaan satu sistem elektronik tersebut akan memudahkan penyelenggaraan pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan yang diakses oleh masyarakat di seluruh Papua Barat.
Optimalisasi penerapannya memerlukan satu pemahaman dari semua aparatur pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, sehingga dapat terlaksana sesuai arahan Presiden.
"Ada buku petunjuk teknis yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi ke semua pemerintah kabupaten," ucap dia.
Gubernur menyebut bahwa pelaksanaan sosialisasi penerapan SPBE dan GovTech pada level pemerintah provinsi dan kabupaten dipantau langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat Jacob S Fonataba.
Hal itu bermaksud agar seluruh pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat segera menerapkan sistem tersebut guna mengefisiensikan waktu dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
"Kami menargetkan satu sistem berbasis elektronik bisa segera diterapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama," ucap Ali Baham.
Sebagai informasi, peluncuran GovTech Indonesia menjadi tonggak sejarah percepatan penerapan pelayanan publik terpadu berbasis digital.
GovTech akan bertugas menggerakkan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini tersebar di berbagai platform atau aplikasi.
Pada tahap pertama ini, GovTech akan mengakselerasi integrasi dan interoperabilitas sistem layanan digital utama di sembilan layanan yang menjadi prioritas, yaitu layanan kesehatan, layanan pendidikan dan bantuan sosial.
Kemudian, ada pula identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga SIM online dan izin keramaian.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024