Wasior (Antara)-Sejumlah kepala distrik di Kabupaten Teluk Wondama meminta pemerintah menyediakan anggaran untuk menunjang tugas pengawasan terhadap pengelolaan dana desa.
Seiring dengan adanya dana desa dari APBN, kepala distrik mendapat tugas khusus yakni mengawasi penggunaan dana desa agar tidak sampai terjadi penyalahgunaan.
"Kami minta ada tunjangan untuk distrik terutama dalam rangka pengawasan dana desa. Tanpa anggaran, kami sulit untuk turun ke kampung-kampung melakukan pengawasan," kata Plt Kepala Distrik Rasiei Yarius Samber pada saat kunjungan kerja Bupati Bernadus Imburi dan Wakil Bupati Paulus Indubri ke distrik Rasiei, baru-baru ini.
Hal senada juga dikeluhkan Kepala Distrik Wasior Anthonius Alex Marani juga pada acara kunjungan kerja bupati dan wakil bupati. Menurut mereka, pihaknya tidak bisa optimal melakukan pengawasan apabila tidak didukung dengan anggaran.
Terlebih karena pagu anggaran dari APBD yang diterima distrik selama ini masih sangat terbatas sehingga tidak bisa lagi membiayai perjalanan ke kampung untuk pengawasan dana desa.
"Pagu anggaran distrik selama ini kecil sekali jadi kami usul kalau bisa dinaikan jadi 3-5 miliar (per tahun) supaya distrik juga bisa kelolah kegiatan di tingkat distrik. Selama ini kami hanya dapat Rp.850 juta, ini kecil sekali jadi kami sulit bergerak,"pungkasnya. (***)
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2017
Seiring dengan adanya dana desa dari APBN, kepala distrik mendapat tugas khusus yakni mengawasi penggunaan dana desa agar tidak sampai terjadi penyalahgunaan.
"Kami minta ada tunjangan untuk distrik terutama dalam rangka pengawasan dana desa. Tanpa anggaran, kami sulit untuk turun ke kampung-kampung melakukan pengawasan," kata Plt Kepala Distrik Rasiei Yarius Samber pada saat kunjungan kerja Bupati Bernadus Imburi dan Wakil Bupati Paulus Indubri ke distrik Rasiei, baru-baru ini.
Hal senada juga dikeluhkan Kepala Distrik Wasior Anthonius Alex Marani juga pada acara kunjungan kerja bupati dan wakil bupati. Menurut mereka, pihaknya tidak bisa optimal melakukan pengawasan apabila tidak didukung dengan anggaran.
Terlebih karena pagu anggaran dari APBD yang diterima distrik selama ini masih sangat terbatas sehingga tidak bisa lagi membiayai perjalanan ke kampung untuk pengawasan dana desa.
"Pagu anggaran distrik selama ini kecil sekali jadi kami usul kalau bisa dinaikan jadi 3-5 miliar (per tahun) supaya distrik juga bisa kelolah kegiatan di tingkat distrik. Selama ini kami hanya dapat Rp.850 juta, ini kecil sekali jadi kami sulit bergerak,"pungkasnya. (***)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2017