Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Sorong Selatan (Sorsel) pada tahun 2024 fokus melakukan penanganan kemiskinan ekstrem di wilayah Kais setelah melakukan rapat bersama tim survei dari Kementerian PUPR bersama Balai Cipta Karya Papua Barat Daya.
Kepala Dinas PUPR Sorsel,Alfius Way di Teminabuan, Selasa mengatakan, program penanganan kemiskinan ekstrem sejak tahun 2023 silam.
"Penanganan kemiskinan ekstrem sudah berjalan selama dua tahun sejak 2023 dengan titik fokus penanganan di Kampung Yahadian, Distrik Kais," jelas Alfius.
Ia melanjutkan, penanganan kemiskinan ekstrem tahun 2024 ini akan dipusatkan di Kais.
"Untuk tahun 2024 ini tim survei dari Kementerian PUPR yang bekerjasama dengan bidang Cipta Karya dan balai cipta kerja Papua Barat telah diterjunkan untuk melakukan survei," jelas dia.
Ia melanjutkan, tim tersebut nantinya akan melakukan wawancara masyarakat dan pengambilan data lapangan untuk keperluan penanganan kemiskinan ekstrem.
"Kita berharap agar pada saat pengambilan data dan sesi wawancara di lapangan masyarakat berada di tempat, sekaligus menyampaikan persoalan yang terjadi," ungkapnya.
Dengan memberikan keterangan kepada tim, lanjut dia, akan menjadi pegangan para tim survei untuk ditindaklanjuti.
"Dengan adanya data yang akurat saat sisi wawancara, maka penanganan lebih terarah dan bisa teratasi masalah kemiskinan ekstrem tersebut," tegas Alfius.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Kepala Dinas PUPR Sorsel,Alfius Way di Teminabuan, Selasa mengatakan, program penanganan kemiskinan ekstrem sejak tahun 2023 silam.
"Penanganan kemiskinan ekstrem sudah berjalan selama dua tahun sejak 2023 dengan titik fokus penanganan di Kampung Yahadian, Distrik Kais," jelas Alfius.
Ia melanjutkan, penanganan kemiskinan ekstrem tahun 2024 ini akan dipusatkan di Kais.
"Untuk tahun 2024 ini tim survei dari Kementerian PUPR yang bekerjasama dengan bidang Cipta Karya dan balai cipta kerja Papua Barat telah diterjunkan untuk melakukan survei," jelas dia.
Ia melanjutkan, tim tersebut nantinya akan melakukan wawancara masyarakat dan pengambilan data lapangan untuk keperluan penanganan kemiskinan ekstrem.
"Kita berharap agar pada saat pengambilan data dan sesi wawancara di lapangan masyarakat berada di tempat, sekaligus menyampaikan persoalan yang terjadi," ungkapnya.
Dengan memberikan keterangan kepada tim, lanjut dia, akan menjadi pegangan para tim survei untuk ditindaklanjuti.
"Dengan adanya data yang akurat saat sisi wawancara, maka penanganan lebih terarah dan bisa teratasi masalah kemiskinan ekstrem tersebut," tegas Alfius.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024