Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Wilayah Papua, Papua Barat dan Maluku berharap kepada seluruh satuan kerja (satker) dan pemerintah di Papua Barat Daya untuk mengoptimalkan barang milik negara (BMN) secara baik.
Kepala Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku Wibawa Pram Sihombing di Sorong, Selasa, menjelaskan pada dasarnya BMN itu untuk mendukung operasional pemerintah, namun jika aset itu memungkinkan untuk dimanfaatkan maka harus dioptimalkan secara baik.
Menurut dia, pemanfaatan BMN itu beragam bentuk, misalnya bisa sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna, kerja sama penyediaan infrastruktur, kerja sama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur.
"Misalnya aset berupa tanah yang masih kosong, dari pada rumput tumbuh kita bangun tower dan boleh disewakan," katanya.
Sebagai pimpinan satker, kata dia, harus menjaga aset negara dan mengamankan secara hukum dan administrasi, itu penting. Jika aset negara yang tidak digunakan untuk operasional, itu bisa dioptimalkan untuk menghasilkan penerima negara bukan pajak (PNBP).
"Jangan biarkan aset negara itu idle. Jadi kalau arahan dari Kementerian Keuangan itu, kan aset itu dibangun dari pajak, pajak itu dari mana, dari kita semua, jangan sampai kita lupa. Jadi kalau aset tidak dioperasionalkan dan tidak dioptimalkan kemudian rusak, yang rugi itu siapa," bebernya.
Dia menyebutkan, kelompok BMN di Papua Barat Daya terdiri dari tanah sebesar 44,98 persen, alat angkut 17,30 persen, gedung dan bangunan 13,16 persen dan jalan dan jembatan sebesar 8,66 persen.
Selain itu, sebaran BMN sesuai kementerian di Provinsi Papua Barat Daya, terdiri dari Kementerian Pertanahan sebesar 51,65 persen, Kementerian PUPR 22,41 persen, Kementerian Perhubungan 12,23 persen, Kepolisian 3,31 persen dan Kementerian Agama sebesar 2,13 persen.
"Di Papua Barat Daya BMN jenis tanah dan bangunan itu paling banyak, kita berharap aset ini ke depan dioptimalkan dengan baik di wilayah ini," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: DJKN berharap aset negara di Papua Barat Daya dioptimalkan secara baik
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Kepala Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku Wibawa Pram Sihombing di Sorong, Selasa, menjelaskan pada dasarnya BMN itu untuk mendukung operasional pemerintah, namun jika aset itu memungkinkan untuk dimanfaatkan maka harus dioptimalkan secara baik.
Menurut dia, pemanfaatan BMN itu beragam bentuk, misalnya bisa sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna, kerja sama penyediaan infrastruktur, kerja sama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur.
"Misalnya aset berupa tanah yang masih kosong, dari pada rumput tumbuh kita bangun tower dan boleh disewakan," katanya.
Sebagai pimpinan satker, kata dia, harus menjaga aset negara dan mengamankan secara hukum dan administrasi, itu penting. Jika aset negara yang tidak digunakan untuk operasional, itu bisa dioptimalkan untuk menghasilkan penerima negara bukan pajak (PNBP).
"Jangan biarkan aset negara itu idle. Jadi kalau arahan dari Kementerian Keuangan itu, kan aset itu dibangun dari pajak, pajak itu dari mana, dari kita semua, jangan sampai kita lupa. Jadi kalau aset tidak dioperasionalkan dan tidak dioptimalkan kemudian rusak, yang rugi itu siapa," bebernya.
Dia menyebutkan, kelompok BMN di Papua Barat Daya terdiri dari tanah sebesar 44,98 persen, alat angkut 17,30 persen, gedung dan bangunan 13,16 persen dan jalan dan jembatan sebesar 8,66 persen.
Selain itu, sebaran BMN sesuai kementerian di Provinsi Papua Barat Daya, terdiri dari Kementerian Pertanahan sebesar 51,65 persen, Kementerian PUPR 22,41 persen, Kementerian Perhubungan 12,23 persen, Kepolisian 3,31 persen dan Kementerian Agama sebesar 2,13 persen.
"Di Papua Barat Daya BMN jenis tanah dan bangunan itu paling banyak, kita berharap aset ini ke depan dioptimalkan dengan baik di wilayah ini," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: DJKN berharap aset negara di Papua Barat Daya dioptimalkan secara baik
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024