Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) melaksanakan rapat koordinasi (rakor) dengan Kapolda Papua Barat Irjen. Pol. Jhonny Edison Isir guna membahas pengamanan dan anggaran Pemilu dan Pilkada 2024 di wilayah itu.
Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad di Sorong, Senin, menjelaskan rakor ini menghadirkan seluruh kepala daerah di enam kabupaten dan kota untuk bersama membahas hal strategis terkait pengamanan Pemilu dan Pilkada 2024.
"Kita semua sepakat supaya penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 di Papua Barat Daya berjalan aman, lancar dan maksimal," jelas Pj Gubernur Muhammad Musa'ad.
Selain membahas pengamanan, kata dia, satu hal yang sifatnya substansial seperti anggaran pemilihan kepala daerah pun ikut dibahas di dalam rakor itu.
"Kendatipun pilkada rencananya akan dimajukan tapi yang pastinya kita sudah antisipasi anggaran Pilkada 2024," kata Pj Gubernur Papua Barat Daya.
Dia menyebutkan, penetapan anggaran pengamanan Pilkada 2024 diawali dengan pembentukan tim teknis untuk membahas anggaran pengamanan antara pemerintah kabupaten kota dan provinsi dengan jajaran polres masing-masing.
"Kita berharap pembahasan ini segera rampung agar NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) bisa ditandatangani supaya kita fokus melaksanakan pesta demokrasi nanti," harapnya.
Selain itu, dia menyebutkan penyerahan NPHD Pemilu 2024 dari setiap kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Papua Barat Daya telah dilaksanakan dengan baik.
"Terakhir kemarin dari Kabupaten Sorong Selatan, itu sudah tuntas semua untuk Pemilu 2024," beber Pj Gubernur Papua Barat Daya.
Dia berharap, kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama tim teknis sudah mendapatkan hasil, kemudian segera diikuti dengan penandatanganan NPHD Pilkada 2024 sehingga proses pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan aman, damai dan berkualitas.
"Soal total anggaran pengamanan masih dalam pembahasan tim teknis itu," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad di Sorong, Senin, menjelaskan rakor ini menghadirkan seluruh kepala daerah di enam kabupaten dan kota untuk bersama membahas hal strategis terkait pengamanan Pemilu dan Pilkada 2024.
"Kita semua sepakat supaya penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 di Papua Barat Daya berjalan aman, lancar dan maksimal," jelas Pj Gubernur Muhammad Musa'ad.
Selain membahas pengamanan, kata dia, satu hal yang sifatnya substansial seperti anggaran pemilihan kepala daerah pun ikut dibahas di dalam rakor itu.
"Kendatipun pilkada rencananya akan dimajukan tapi yang pastinya kita sudah antisipasi anggaran Pilkada 2024," kata Pj Gubernur Papua Barat Daya.
Dia menyebutkan, penetapan anggaran pengamanan Pilkada 2024 diawali dengan pembentukan tim teknis untuk membahas anggaran pengamanan antara pemerintah kabupaten kota dan provinsi dengan jajaran polres masing-masing.
"Kita berharap pembahasan ini segera rampung agar NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) bisa ditandatangani supaya kita fokus melaksanakan pesta demokrasi nanti," harapnya.
Selain itu, dia menyebutkan penyerahan NPHD Pemilu 2024 dari setiap kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Papua Barat Daya telah dilaksanakan dengan baik.
"Terakhir kemarin dari Kabupaten Sorong Selatan, itu sudah tuntas semua untuk Pemilu 2024," beber Pj Gubernur Papua Barat Daya.
Dia berharap, kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama tim teknis sudah mendapatkan hasil, kemudian segera diikuti dengan penandatanganan NPHD Pilkada 2024 sehingga proses pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan aman, damai dan berkualitas.
"Soal total anggaran pengamanan masih dalam pembahasan tim teknis itu," ujarnya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024