Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Papua Barat mencatat penyerapan anggaran tahun 2023 telah mencapai Rp121,378 miliar atau 88,35 persen dari pagu Rp137,378 miliar.
"Sampai tanggal 5 Desember 2023 penyerapan anggaran sudah 88,35 persen. Sehingga masih tersisa Rp15,999 miliar," kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat Taufiqurrakhman di Manokwari, Kamis.
Ia menjelaskan realisasi belanja pegawai Rp41,688 miliar atau 97,74 persen dari pagu Rp42,651 miliar, belanja barang Rp47,679 miliar atau 86,76 persen dari pagu Rp54,958 miliar, dan belanja modal Rp32,010 miliar atau 80,49 persen dari Rp39,768 miliar.
Dengan capaian penyerapan tersebut, maka Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat berada pada level 94,61 persen.
"Kalau Smart DJA (Direktorat Jenderal Anggaran), Kemenkumham Papua Barat sudah 82,7 persen," ucap Taufiqurrakhman.
Sejak periode Januari sampai awal Desember 2023, kata dia, ada sejumlah kegiatan yang telah diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan prima bagi masyarakat.
Kemenkumham berkomitmen melakukan perbaikan kinerja internal sehingga berdampak positif terhadap upaya pembangunan kesejahteraan masyarakat di Papua Barat maupun Papua Barat Daya.
"Apalah arti piagam penghargaan kalau tidak diimbangi dengan kerja-kerja nyata pelayanan bagi masyarakat," ucap dia.
Ia menegaskan bahwa seluruh fasilitas pelayanan publik dari Kanwil Kemenkumham beserta jajaran telah memenuhi seluruh unsur pemenuhan dan pembangunan hak asasi manusia.
Misalnya, ruangan dengan sarana bagi kaum disabilitas, ruangan laktasi, ruang ramah anak, tempat ibadah dan lainnya demi kenyamanan masyarakat saat mengakses layanan.
"Segala bentuk layanan sudah kami siapkan, dan kami terus berinovasi menghasilkan layanan yang cepat dan mudah," tutur Taufiqurrakhman.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023
"Sampai tanggal 5 Desember 2023 penyerapan anggaran sudah 88,35 persen. Sehingga masih tersisa Rp15,999 miliar," kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat Taufiqurrakhman di Manokwari, Kamis.
Ia menjelaskan realisasi belanja pegawai Rp41,688 miliar atau 97,74 persen dari pagu Rp42,651 miliar, belanja barang Rp47,679 miliar atau 86,76 persen dari pagu Rp54,958 miliar, dan belanja modal Rp32,010 miliar atau 80,49 persen dari Rp39,768 miliar.
Dengan capaian penyerapan tersebut, maka Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat berada pada level 94,61 persen.
"Kalau Smart DJA (Direktorat Jenderal Anggaran), Kemenkumham Papua Barat sudah 82,7 persen," ucap Taufiqurrakhman.
Sejak periode Januari sampai awal Desember 2023, kata dia, ada sejumlah kegiatan yang telah diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan prima bagi masyarakat.
Kemenkumham berkomitmen melakukan perbaikan kinerja internal sehingga berdampak positif terhadap upaya pembangunan kesejahteraan masyarakat di Papua Barat maupun Papua Barat Daya.
"Apalah arti piagam penghargaan kalau tidak diimbangi dengan kerja-kerja nyata pelayanan bagi masyarakat," ucap dia.
Ia menegaskan bahwa seluruh fasilitas pelayanan publik dari Kanwil Kemenkumham beserta jajaran telah memenuhi seluruh unsur pemenuhan dan pembangunan hak asasi manusia.
Misalnya, ruangan dengan sarana bagi kaum disabilitas, ruangan laktasi, ruang ramah anak, tempat ibadah dan lainnya demi kenyamanan masyarakat saat mengakses layanan.
"Segala bentuk layanan sudah kami siapkan, dan kami terus berinovasi menghasilkan layanan yang cepat dan mudah," tutur Taufiqurrakhman.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023