Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak Gubernur Papua Barat, bupati/wali kota, seluruh pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) di daerah ini sehati dalam mencegah tindak pidana korupsi.
Koordinator Penindakan Deputi Bidang Pencegahan dan Penindakan KPK Budi Setiyanto, di Manokwari, Senin, mengatakan pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga merupakan mitra dalam melakukan pencegahan korupsi.
"Kita harus memiliki pola dan kemauan yang sama dalam mencegah segala macam tindak pidana korupsi. Tanpa itu, tidak akan berhasil," kata Budi pada kegiatan yang dihadiri gubernur dan bupati/wali kota se-Papua Barat tersebut.
Terkait pencegahan korupsi di Papua Barat, dia mengapresiasi karena para kepala daerah sudah menyatakan komitmen dalam menjalankan aksi pencegahan. Ia pun mengajak seluruh daerah lebih optimal dalam mencegah korupsi.
Menurutnya, KPK memiliki cara cukup mudah untuk memonitor komitmen gubernur, bupati dan wali kota dalam menjalankan rencana aksi yang sudah dibuat. Untuk Papua Barat, pihaknya pun sudah memberikan penilaian.
Budi menjelaskan, terdapat delapan poin yang harus menjadi perhatian dalam pencegahan, di antaranya perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).
"Untuk PTSP, Pemprov Papua Barat dan kabupaten atau kota saya rasa sudah melaksanakan. Tinggal dikawal agar pelayanan berjalan lancar, sehingga masyarakat menikmati kemudahan," kata Budi pula.
Hal lain yang juga harus diperhatikan pemerintah daerah yakni kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajerial ASN, dana desa, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), serta manajemen aset daerah.
Terkait aset daerah, Budi berharap, pemerintah daerah semakin tertib. Seluruh aset harus diinventarisir dan dimanfaatkan secara benar.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019
Koordinator Penindakan Deputi Bidang Pencegahan dan Penindakan KPK Budi Setiyanto, di Manokwari, Senin, mengatakan pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga merupakan mitra dalam melakukan pencegahan korupsi.
"Kita harus memiliki pola dan kemauan yang sama dalam mencegah segala macam tindak pidana korupsi. Tanpa itu, tidak akan berhasil," kata Budi pada kegiatan yang dihadiri gubernur dan bupati/wali kota se-Papua Barat tersebut.
Terkait pencegahan korupsi di Papua Barat, dia mengapresiasi karena para kepala daerah sudah menyatakan komitmen dalam menjalankan aksi pencegahan. Ia pun mengajak seluruh daerah lebih optimal dalam mencegah korupsi.
Menurutnya, KPK memiliki cara cukup mudah untuk memonitor komitmen gubernur, bupati dan wali kota dalam menjalankan rencana aksi yang sudah dibuat. Untuk Papua Barat, pihaknya pun sudah memberikan penilaian.
Budi menjelaskan, terdapat delapan poin yang harus menjadi perhatian dalam pencegahan, di antaranya perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).
"Untuk PTSP, Pemprov Papua Barat dan kabupaten atau kota saya rasa sudah melaksanakan. Tinggal dikawal agar pelayanan berjalan lancar, sehingga masyarakat menikmati kemudahan," kata Budi pula.
Hal lain yang juga harus diperhatikan pemerintah daerah yakni kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajerial ASN, dana desa, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), serta manajemen aset daerah.
Terkait aset daerah, Budi berharap, pemerintah daerah semakin tertib. Seluruh aset harus diinventarisir dan dimanfaatkan secara benar.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019