Sebanyak 417 honorer pada lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat, mengikuti seleksi menjadi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Regional XIV Manokwari.
Kepala Bidang Informasi Kepegawaian BKN Regional XIV Manokwari Matan Y Refasi di Manokwari, Jumat, mengatakan seleksi dilakukan mulai 8-9 Desember 2023 dengan jumlah peserta dibagi dalam lima tahapan.
"Tanggal 8, sebanyak tiga sesi dengan jumlah peserta setiap sesi 300 orang, kemudian dilanjutkan tanggal 9, sebanyak dua sesi dengan peserta 117 orang," kata Matan.
Ia menjelaskan bahwa 417 honorer yang mengikuti seleksi PPPK telah dilakukan validasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di Jakarta.
Berdasarkan surat Menpan RB Nomor 202 Tahun 2023, kuota honorer pemerintah provinsi yang diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi PPPK sebanyak 439 orang.
"Namun, rekomendasi dari organisasi perangkat daerah, dari 439 ada sebagian honorer tidak melaksanakan tugas dan ada yang meninggal dunia," kata Matan.
Ia menerangkan bahwa proses validasi tahap pertama diikuti oleh 343 dari 439 honorer Pemprov Papua Barat, namun terdapat satu honorer yang meninggal dunia sehingga tersisa 342 orang.
Ratusan honorer itu semestinya telah mengikuti seleksi PPPK pada 6 November 2023, akan tetapi ada 75 honorer belum dilakukan validasi sehingga pemerintah daerah mengajukan penundaan.
"Makanya seleksi baru bisa terselenggara tanggal 8-9 Desember 2023," ucap dia.
Ia menuturkan bahwa seleksi kompetensi dasar dan kompetensi bidang menerapkan metode computer assisted test (CAT), sehingga peserta diharapkan mengikuti semua rangkaian seleksi tersebut.
BKN juga menyediakan dua petugas pada setiap ruangan guna memberikan petunjuk bagi peserta yang belum memahami metode seleksi menggunakan perangkat komputer.
"Kalau ada yang tidak bisa mengoperasikan komputer, ada petugas yang siap beri petunjuk bukan beri kunci jawaban," kata Matan.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat Yacob S Fonataba berharap 417 honorer dapat mengikuti tahapan seleksi dengan maksimal sehingga membuahkan hasil sesuai ekspektasi bersama.
Hasil seleksi akan menentukan status honorer berubah menjadi PPPK yang merupakan abdi negara sama halnya dengan aparatur sipil negara (ASN).
"Kalau sudah lulus seleksi, jadilah abdi negara yang berintegritas. Patuhi semua aturan perundang-undangan," kata Yacob.*
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023
Kepala Bidang Informasi Kepegawaian BKN Regional XIV Manokwari Matan Y Refasi di Manokwari, Jumat, mengatakan seleksi dilakukan mulai 8-9 Desember 2023 dengan jumlah peserta dibagi dalam lima tahapan.
"Tanggal 8, sebanyak tiga sesi dengan jumlah peserta setiap sesi 300 orang, kemudian dilanjutkan tanggal 9, sebanyak dua sesi dengan peserta 117 orang," kata Matan.
Ia menjelaskan bahwa 417 honorer yang mengikuti seleksi PPPK telah dilakukan validasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di Jakarta.
Berdasarkan surat Menpan RB Nomor 202 Tahun 2023, kuota honorer pemerintah provinsi yang diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi PPPK sebanyak 439 orang.
"Namun, rekomendasi dari organisasi perangkat daerah, dari 439 ada sebagian honorer tidak melaksanakan tugas dan ada yang meninggal dunia," kata Matan.
Ia menerangkan bahwa proses validasi tahap pertama diikuti oleh 343 dari 439 honorer Pemprov Papua Barat, namun terdapat satu honorer yang meninggal dunia sehingga tersisa 342 orang.
Ratusan honorer itu semestinya telah mengikuti seleksi PPPK pada 6 November 2023, akan tetapi ada 75 honorer belum dilakukan validasi sehingga pemerintah daerah mengajukan penundaan.
"Makanya seleksi baru bisa terselenggara tanggal 8-9 Desember 2023," ucap dia.
Ia menuturkan bahwa seleksi kompetensi dasar dan kompetensi bidang menerapkan metode computer assisted test (CAT), sehingga peserta diharapkan mengikuti semua rangkaian seleksi tersebut.
BKN juga menyediakan dua petugas pada setiap ruangan guna memberikan petunjuk bagi peserta yang belum memahami metode seleksi menggunakan perangkat komputer.
"Kalau ada yang tidak bisa mengoperasikan komputer, ada petugas yang siap beri petunjuk bukan beri kunci jawaban," kata Matan.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat Yacob S Fonataba berharap 417 honorer dapat mengikuti tahapan seleksi dengan maksimal sehingga membuahkan hasil sesuai ekspektasi bersama.
Hasil seleksi akan menentukan status honorer berubah menjadi PPPK yang merupakan abdi negara sama halnya dengan aparatur sipil negara (ASN).
"Kalau sudah lulus seleksi, jadilah abdi negara yang berintegritas. Patuhi semua aturan perundang-undangan," kata Yacob.*
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023