Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Manokwari, Provinsi Papua Barat membutuhkan anggaran Rp19 miliar untuk pengawasan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024.
"Anggaran tersebut masih kita usulkan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari untuk rasionalisasi anggaran," kata Ketua Bawaslu Manokwari Yustinus Yosep Maturan di Manokwari, Minggu.
Ia menjelaskan, pihaknya sudah mendapat arahan dari Bupati Manokwari untuk berkoordinasi dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan Sekda Manokwari.
Menurutnya, pihak Bawaslu perlu segera melakukan harmonisasi dengan Pemkab Manokwari sehingga naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk Bawaslu bisa segera disepakati.
"Paling lambat minggu depan ini supaya bisa menyusul KPU yang sudah tanda tangan NPHD. Komisioner Bawaslu yang baru ini akan lakukan harmonisasi lagi dengan TAPD untuk menyepakati nilai NPHD," ujarnya.
Ia mengatakan, dalam harmonisasi tersebut akan menentukan apakah dana untuk memaksimalkan pengawasan pilkada di bawah atau di atas Rp19 miliar.
Menurutnya, ada tidaknya penambahan distrik di Kabupaten Manokwari pada tahun 2024 akan mempengaruhi dana pengawasan Bawaslu.
"Karena NPHD ini kan untuk mengakomodir Bawaslu melakukan pengawasan Pilkada termasuk pembiayaan pengawas tingkat distrik. Jadi naik turunnya dari Rp19 miliar itu tergantung kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah," ujarnya.
Dirinya berharap NPHD untuk Bawaslu Manokwari bisa segera disepakati seperti KPU Manokwari. Berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.9.1/435/SJ, NPHD harus bisa disepakati dan dicairkan sejak tahun ini.
Bupati Manokwari Hermus Indou menyatakan, Pemkab Manokwari segera mengagendakan rapat rasionalisasi anggaran NPHD bersama Bawaslu Manokwari.
Menurutnya, Pemkab Manokwari memiliki komitmen kuat untuk sukseskan pilkada dan pemberian hibah melalui NPHD sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemkab Manokwari.
"Memang beban anggaran di Kabupaten Manokwari cukup tinggi, maka kita perlu rasionalisasi anggaran. Tapi komitmen kita sukseskan pilkada sudah jelas. Tidak hanya penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu saja, tapi juga untuk TNI-Polri untuk pengamanan pilkada. Kita harus bersinergi bersama," jelasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023
"Anggaran tersebut masih kita usulkan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari untuk rasionalisasi anggaran," kata Ketua Bawaslu Manokwari Yustinus Yosep Maturan di Manokwari, Minggu.
Ia menjelaskan, pihaknya sudah mendapat arahan dari Bupati Manokwari untuk berkoordinasi dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan Sekda Manokwari.
Menurutnya, pihak Bawaslu perlu segera melakukan harmonisasi dengan Pemkab Manokwari sehingga naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk Bawaslu bisa segera disepakati.
"Paling lambat minggu depan ini supaya bisa menyusul KPU yang sudah tanda tangan NPHD. Komisioner Bawaslu yang baru ini akan lakukan harmonisasi lagi dengan TAPD untuk menyepakati nilai NPHD," ujarnya.
Ia mengatakan, dalam harmonisasi tersebut akan menentukan apakah dana untuk memaksimalkan pengawasan pilkada di bawah atau di atas Rp19 miliar.
Menurutnya, ada tidaknya penambahan distrik di Kabupaten Manokwari pada tahun 2024 akan mempengaruhi dana pengawasan Bawaslu.
"Karena NPHD ini kan untuk mengakomodir Bawaslu melakukan pengawasan Pilkada termasuk pembiayaan pengawas tingkat distrik. Jadi naik turunnya dari Rp19 miliar itu tergantung kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah," ujarnya.
Dirinya berharap NPHD untuk Bawaslu Manokwari bisa segera disepakati seperti KPU Manokwari. Berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.9.1/435/SJ, NPHD harus bisa disepakati dan dicairkan sejak tahun ini.
Bupati Manokwari Hermus Indou menyatakan, Pemkab Manokwari segera mengagendakan rapat rasionalisasi anggaran NPHD bersama Bawaslu Manokwari.
Menurutnya, Pemkab Manokwari memiliki komitmen kuat untuk sukseskan pilkada dan pemberian hibah melalui NPHD sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemkab Manokwari.
"Memang beban anggaran di Kabupaten Manokwari cukup tinggi, maka kita perlu rasionalisasi anggaran. Tapi komitmen kita sukseskan pilkada sudah jelas. Tidak hanya penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu saja, tapi juga untuk TNI-Polri untuk pengamanan pilkada. Kita harus bersinergi bersama," jelasnya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023