Bupati Manokwari Hermus Indou menyatakan kultur atau pola birokrasi pembangunan Pemkab Manokwari, Provinsi Papua Barat di masa kepemimpinannya harus berubah untuk kemandirian warga.
"Uang pemerintah harus produktif. Kita tidak bisa terus memberikan dana hibah kepada warga sehingga hanya dinikmati personal. Inilah kultur birokrasi yang harus kita ubah supaya rakyat akan berupaya menjadi rakyat yang mandiri," kata Hermus di Manokwari, Rabu.
Hermus menjelaskan, pemberian dana hibah akan berdampak ada mental masyarakat. Pemerintah sama saja sedang membangun ketergantungan rakyat kepada pemerintah. Menurutnya itu sama saja pemerintah mematikan potensi masyarakat, karena mental masyarakat jadi peminta-minta di pemerintahan.
Ia menambahkan, untuk menjadikan uang pemerintah produktif maka pembangunan harus difokuskan pada infrastruktur strategis. Dengan begitu dampak pembangunan dapat dirasakan masyarakat lebih luas.
"Lebih baik kita abadikan uang pemerintah Rp150 miliar atau Rp200 miliar di infrastruktur yang strategis yang bisa dinikmati lintas generasi baik tua-muda, perempuan-laki-laki, semua bisa menikmati fasilitas tersebut," ujarnya.
Ia mengatakan, saat ini Pemkab Manokwari telah menghabiskan begitu banyak uang agar infrastruktur strategis dapat terbangun. Dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, ada lima proyek strategis nasional yang sedang digenjot pembangunannya di Manokwari.
Proyek tersebut adalah pembangunan Ruang Terbuka Publik Borarsi, Pasar Sanggeng, pengembangan Bandara Rendani, pengalihan jalur jalan menuju bandara dan pelebaran Jalan Sudjarwo Condronegoro.
"Meski dibangun dengan biaya APBN, Pemkab Manokwari tetap banyak mengeluarkan anggaran untuk pembebasan lahan. Untuk Ruang Terbuka Publik Borarsi dan Pasar Sanggeng saja, masing-masing kita harus mengeluarkan Rp50 miliar untuk pembebasan lahan," ujarnya.
Ia melanjutkan, pembebasan lahan juga diperlukan agar landasan pacu Bandara Rendani mampu mencapai 3.000 meter sehingga dapat digunakan pendaratan beragam jenis pesawat. Begitu juga dengan pengalihan jalur jalan menuju bandara dan pelebaran Jalan Sudjarwo yang membutuhkan banyak anggaran untuk pembebasan lahan.
Menurutnya, meski berbiaya sangat mahal pembangunan infrastruktur harus dikejar pemerintah. Dengan pembangunan infrastruktur maka pintu perubahan menuju Kabupaten Manokwari yang lebih maju sedang dimulai.
"Kita harus pastikan reformasi pembangunan Manokwari bisa berjalan lancar sehingga ke depan memberikan manfaat besar bagi seluruh masyarakat," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023
"Uang pemerintah harus produktif. Kita tidak bisa terus memberikan dana hibah kepada warga sehingga hanya dinikmati personal. Inilah kultur birokrasi yang harus kita ubah supaya rakyat akan berupaya menjadi rakyat yang mandiri," kata Hermus di Manokwari, Rabu.
Hermus menjelaskan, pemberian dana hibah akan berdampak ada mental masyarakat. Pemerintah sama saja sedang membangun ketergantungan rakyat kepada pemerintah. Menurutnya itu sama saja pemerintah mematikan potensi masyarakat, karena mental masyarakat jadi peminta-minta di pemerintahan.
Ia menambahkan, untuk menjadikan uang pemerintah produktif maka pembangunan harus difokuskan pada infrastruktur strategis. Dengan begitu dampak pembangunan dapat dirasakan masyarakat lebih luas.
"Lebih baik kita abadikan uang pemerintah Rp150 miliar atau Rp200 miliar di infrastruktur yang strategis yang bisa dinikmati lintas generasi baik tua-muda, perempuan-laki-laki, semua bisa menikmati fasilitas tersebut," ujarnya.
Ia mengatakan, saat ini Pemkab Manokwari telah menghabiskan begitu banyak uang agar infrastruktur strategis dapat terbangun. Dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, ada lima proyek strategis nasional yang sedang digenjot pembangunannya di Manokwari.
Proyek tersebut adalah pembangunan Ruang Terbuka Publik Borarsi, Pasar Sanggeng, pengembangan Bandara Rendani, pengalihan jalur jalan menuju bandara dan pelebaran Jalan Sudjarwo Condronegoro.
"Meski dibangun dengan biaya APBN, Pemkab Manokwari tetap banyak mengeluarkan anggaran untuk pembebasan lahan. Untuk Ruang Terbuka Publik Borarsi dan Pasar Sanggeng saja, masing-masing kita harus mengeluarkan Rp50 miliar untuk pembebasan lahan," ujarnya.
Ia melanjutkan, pembebasan lahan juga diperlukan agar landasan pacu Bandara Rendani mampu mencapai 3.000 meter sehingga dapat digunakan pendaratan beragam jenis pesawat. Begitu juga dengan pengalihan jalur jalan menuju bandara dan pelebaran Jalan Sudjarwo yang membutuhkan banyak anggaran untuk pembebasan lahan.
Menurutnya, meski berbiaya sangat mahal pembangunan infrastruktur harus dikejar pemerintah. Dengan pembangunan infrastruktur maka pintu perubahan menuju Kabupaten Manokwari yang lebih maju sedang dimulai.
"Kita harus pastikan reformasi pembangunan Manokwari bisa berjalan lancar sehingga ke depan memberikan manfaat besar bagi seluruh masyarakat," ujarnya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023