Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, mengajukan anggaran penyelenggaraan Pilkada 2024 kepada pemerintah kabupaten setempat senilai Rp46,8 miliar.
"Sampai hari ini kami masih menunggu jawaban dari pemerintah kabupaten soal anggaran yang sudah diajukan," kata Ketua KPU Teluk Wondama Yustinus Rumbamur di Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa anggaran tersebut telah diajukan oleh komisioner KPU Teluk Wondama periode sebelumnya.
Dalam waktu dekat KPU berencana melakukan audiensi dengan pimpinan daerah terutama tim anggaran guna membahas anggaran Pilkada 2024.
"Soal besar kecilnya itu nanti bisa kita bahas bersama lagi," kata Rumabur.
KPU, kata dia, memerlukan kepastian jawaban dari pemerintah daerah agar segala kebutuhan pemilu diinventarisasi secara maksimal.
Hal ini sesuai surat dari KPU RI bahwa sebelum ada penetapan tahapan Pilkada 2024, naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sudah ditandatangani.
"Kami berharap dalam waktu dekat sudah ada kepastian soal anggaran Pilkada 2024," tutur Yustinus Rumbamur.
Bupati Teluk Wondama Hendrik Mambor memastikan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada 2024 siap dialokasikan bagi KPU dan Bawaslu setempat.
Hal itu diutarakan Hendrik pada rapat paripurna DPRD tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 beberapa waktu lalu.
Adapun dalam APBD Perubahan Teluk Wondama tahun 2023 yang telah disahkan terdapat tambahan belanja hibah sebesar Rp19 miliar lebih, sehingga besaran dana hibah setelah perubahan meningkat menjadi Rp68,2 miliar.
“Ada penambahan dana hibah dalam APBD Perubahan karena adanya pemenuhan anggaran Pemilu Serentak 2024 untuk KPU dan Bawaslu," jelas Hendrik Mambor.
Bupati tidak menyebut secara rinci alokasi anggaran Pilkada 2024 untuk KPU dan Bawaslu Teluk Wondama.
Namun dia, mengatakan Pemda akan melakukan analisa dan rasionalisasi terhadap usulan anggaran pilkada yang telah diajukan kedua lembaga penyelenggara pemilu itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023
"Sampai hari ini kami masih menunggu jawaban dari pemerintah kabupaten soal anggaran yang sudah diajukan," kata Ketua KPU Teluk Wondama Yustinus Rumbamur di Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa anggaran tersebut telah diajukan oleh komisioner KPU Teluk Wondama periode sebelumnya.
Dalam waktu dekat KPU berencana melakukan audiensi dengan pimpinan daerah terutama tim anggaran guna membahas anggaran Pilkada 2024.
"Soal besar kecilnya itu nanti bisa kita bahas bersama lagi," kata Rumabur.
KPU, kata dia, memerlukan kepastian jawaban dari pemerintah daerah agar segala kebutuhan pemilu diinventarisasi secara maksimal.
Hal ini sesuai surat dari KPU RI bahwa sebelum ada penetapan tahapan Pilkada 2024, naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sudah ditandatangani.
"Kami berharap dalam waktu dekat sudah ada kepastian soal anggaran Pilkada 2024," tutur Yustinus Rumbamur.
Bupati Teluk Wondama Hendrik Mambor memastikan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada 2024 siap dialokasikan bagi KPU dan Bawaslu setempat.
Hal itu diutarakan Hendrik pada rapat paripurna DPRD tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 beberapa waktu lalu.
Adapun dalam APBD Perubahan Teluk Wondama tahun 2023 yang telah disahkan terdapat tambahan belanja hibah sebesar Rp19 miliar lebih, sehingga besaran dana hibah setelah perubahan meningkat menjadi Rp68,2 miliar.
“Ada penambahan dana hibah dalam APBD Perubahan karena adanya pemenuhan anggaran Pemilu Serentak 2024 untuk KPU dan Bawaslu," jelas Hendrik Mambor.
Bupati tidak menyebut secara rinci alokasi anggaran Pilkada 2024 untuk KPU dan Bawaslu Teluk Wondama.
Namun dia, mengatakan Pemda akan melakukan analisa dan rasionalisasi terhadap usulan anggaran pilkada yang telah diajukan kedua lembaga penyelenggara pemilu itu.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023