Pemerintah Provinsi Papua Barat melakukan penyempurnaan penyusunan rencana aksi daerah (RAD) tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) tahun 2023-2026.
Asisten II Sekretariat Daerah Papua Barat Melkias Werinussa di Manokwari, Senin, mengatakan RAD merupakan dokumen yang mencantumkan program dan kegiatan kerja pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun berjalan.
Penyusunan RAD mengacu pada sasaran SDGs nasional dan disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 yakni daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir di tahun 2022 wajib menyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPD) 2023-2026.
"Sehingga SDGs Papua Barat mengikuti RPD Papua Barat," kata Melkias Werinussa dalam fokus grup diskusi (FGD) II penyusunan RAD SDGs tahun 2023-2026.
Papua Barat, kata dia, sebelumnya telah melaksanakan fokus grup diskusi pertama tingkat perangkat daerah lingkup provinsi guna mengidentifikasi program atau kegiatan pada matriks satu dan dua indikator SDGs.
Dengan demikian, dokumen SDGs diharapkan segera rampung demi mencapai pembangunan berkelanjutan di Papua Barat yang berprinsip universal, integrasi, dan inklusif berdasarkan hak asasi manusia serta kesetaraan.
"Beberapa waktu lalu sudah diselenggarakan FGD pertama tingkat organisasi perangkat daerah di provinsi," ucap Melkias.
Menurutnya, RAD SDGs memiliki keterkaitan dengan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang implementasinya diintegrasikan dalam penyusunan RPJMD sebagai wujud komitmen pemerintah daerah.
Pencapaian indikator SDGs memerlukan kerja sama lintas perangkat daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan kebijakan pemetaan program kegiatan, target, sekaligus pendanaan.
"Harapan kami dokumen RAD segera rampung dan mulai dilaksanakan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan," ujar Melkias.
Ia menjelaskan SDGs adalah penyempurnaan dari tujuan pembangunan milenium atau milennium development goals (MDGs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan sejumlah negara maju dan berkembang.
Komitmen global dan nasional SDGs mencakup 17 poin yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi kesenjangan.
Selanjutnya, kota dan permukiman berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian keadilan dan kelembagaan yang tangguh, dan kemitraan untuk mencapai tujuan.
"Supaya dapat terlaksana tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya," ujar Melkias.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat Dance Sangkek menjelaskan fokus grup diskusi penyempurnaan penyusunan RAD SDGs dihadiri oleh perwakilan pemerintah kabupaten se-Papua Barat, dan badan usaha milik daerah (BUMD).
Kemudian akademisi, badan usaha milik negara (BUMN), organisasi masyarakat, filantropi, media massa, dan pelaku usaha.
"FGD digelar tiga hari yaitu 9-11 Oktober 2023. Terselenggaranya kegiatan ini berkat sinergi kolaborasi pemerintah provinsi bersama Kementerian Bappenas dan USAID Kolaborasi," ujar Dance.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023
Asisten II Sekretariat Daerah Papua Barat Melkias Werinussa di Manokwari, Senin, mengatakan RAD merupakan dokumen yang mencantumkan program dan kegiatan kerja pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun berjalan.
Penyusunan RAD mengacu pada sasaran SDGs nasional dan disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 yakni daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir di tahun 2022 wajib menyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPD) 2023-2026.
"Sehingga SDGs Papua Barat mengikuti RPD Papua Barat," kata Melkias Werinussa dalam fokus grup diskusi (FGD) II penyusunan RAD SDGs tahun 2023-2026.
Papua Barat, kata dia, sebelumnya telah melaksanakan fokus grup diskusi pertama tingkat perangkat daerah lingkup provinsi guna mengidentifikasi program atau kegiatan pada matriks satu dan dua indikator SDGs.
Dengan demikian, dokumen SDGs diharapkan segera rampung demi mencapai pembangunan berkelanjutan di Papua Barat yang berprinsip universal, integrasi, dan inklusif berdasarkan hak asasi manusia serta kesetaraan.
"Beberapa waktu lalu sudah diselenggarakan FGD pertama tingkat organisasi perangkat daerah di provinsi," ucap Melkias.
Menurutnya, RAD SDGs memiliki keterkaitan dengan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang implementasinya diintegrasikan dalam penyusunan RPJMD sebagai wujud komitmen pemerintah daerah.
Pencapaian indikator SDGs memerlukan kerja sama lintas perangkat daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan kebijakan pemetaan program kegiatan, target, sekaligus pendanaan.
"Harapan kami dokumen RAD segera rampung dan mulai dilaksanakan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan," ujar Melkias.
Ia menjelaskan SDGs adalah penyempurnaan dari tujuan pembangunan milenium atau milennium development goals (MDGs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan sejumlah negara maju dan berkembang.
Komitmen global dan nasional SDGs mencakup 17 poin yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi kesenjangan.
Selanjutnya, kota dan permukiman berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian keadilan dan kelembagaan yang tangguh, dan kemitraan untuk mencapai tujuan.
"Supaya dapat terlaksana tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya," ujar Melkias.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat Dance Sangkek menjelaskan fokus grup diskusi penyempurnaan penyusunan RAD SDGs dihadiri oleh perwakilan pemerintah kabupaten se-Papua Barat, dan badan usaha milik daerah (BUMD).
Kemudian akademisi, badan usaha milik negara (BUMN), organisasi masyarakat, filantropi, media massa, dan pelaku usaha.
"FGD digelar tiga hari yaitu 9-11 Oktober 2023. Terselenggaranya kegiatan ini berkat sinergi kolaborasi pemerintah provinsi bersama Kementerian Bappenas dan USAID Kolaborasi," ujar Dance.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023