Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw temui kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Perusahaan umum (Perum) Damri Papua untuk meminta Bus peninggalan Pekan Olahraga Nasional (PON) 20 Papua, untuk dimanfaatkan warga Papua Barat.
"Saya berkesempatan berkunjung ke Terminal Penumpang Tipe A Entrop, guna membahas beberapa hal bersama Pimpinan Kanwil DAMRI Provinsi Papua," kata Waterpauw melalui telepon dari Manokwari, Kamis.
Dalam pertemuan tersebut dibahas terkait pemanfaatan Bus bekas pelaksanaan PON Papua yang saat ini berada di Kota Jayapura, Provinsi Papua.
"Pemerintah Provinsi Papua Barat berencana untuk bisa memanfaatkan bus DAMRI tersebut untuk membantu transportasi masyarakat khususnya para pedagang yang selama ini mengeluhkan mahalnya biaya transportasi," lanjut Waterpauw.
Dijelaskan, sebelum penggunaan bus Damri tersebut, Pemerintah Papua Barat harus melakukan sejumlah rangkaian tahapan termasuk penandatangan nota hibah penggunaan bus Damri tersebut.
"Kami (Provinsi Papua Barat) akan menyiapkan segala kebutuhan dan dokumen yang diperlukan untuk bisa menggunakan Bus tersebut. Karena ini merupakan milik negara maka proses administrasinya harus jelas," lanjut dia.
Dia menceritakan, Pimpinan Kanwil Perum DAMRI Papua merespon dengan baik niat Pemerintah Provinsi Papua Barat yang berkeinginan untuk bisa menggunakan bus DAMRI tersebut.
"Kami mendapat respon baik, apalagi penggunaannya untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua Barat, nanti untuk pengelolaannya bisa juga langsung ke Perum Damri Cabang yang ada di Papua Barat," tandas dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023
"Saya berkesempatan berkunjung ke Terminal Penumpang Tipe A Entrop, guna membahas beberapa hal bersama Pimpinan Kanwil DAMRI Provinsi Papua," kata Waterpauw melalui telepon dari Manokwari, Kamis.
Dalam pertemuan tersebut dibahas terkait pemanfaatan Bus bekas pelaksanaan PON Papua yang saat ini berada di Kota Jayapura, Provinsi Papua.
"Pemerintah Provinsi Papua Barat berencana untuk bisa memanfaatkan bus DAMRI tersebut untuk membantu transportasi masyarakat khususnya para pedagang yang selama ini mengeluhkan mahalnya biaya transportasi," lanjut Waterpauw.
Dijelaskan, sebelum penggunaan bus Damri tersebut, Pemerintah Papua Barat harus melakukan sejumlah rangkaian tahapan termasuk penandatangan nota hibah penggunaan bus Damri tersebut.
"Kami (Provinsi Papua Barat) akan menyiapkan segala kebutuhan dan dokumen yang diperlukan untuk bisa menggunakan Bus tersebut. Karena ini merupakan milik negara maka proses administrasinya harus jelas," lanjut dia.
Dia menceritakan, Pimpinan Kanwil Perum DAMRI Papua merespon dengan baik niat Pemerintah Provinsi Papua Barat yang berkeinginan untuk bisa menggunakan bus DAMRI tersebut.
"Kami mendapat respon baik, apalagi penggunaannya untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua Barat, nanti untuk pengelolaannya bisa juga langsung ke Perum Damri Cabang yang ada di Papua Barat," tandas dia.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023