Manokwari,(Antaranews Papua Barat)-Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan menginginkan seluruh penduduk di daerah tersebut memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Saat ini sudah 96,27 persen penduduk Papua Barat terdaftar sebagai peserta JKN. Jadi masih tersisa 3,23 persen yang belum, ini harus kita carikan solusi," kata Gubernur di Manokwari, Jumat.
Ia pun berkomitmen untuk mencari solusi terbaik sehingga seluruh masyarakat asli Papua di daerah ini mendapat jaminan kesehatan secara gratis. Baginya ini merupakan komitemenya sebagai kepala daerah.
Dengan asumsi jumlah penduduk Papua Barat berdasarkan dana Dinas Kependudukan sebanyak 1,3 juta jiwa, kata Mandacan, maka tersisa sekitar 49,5 ribu jiwa yang harus mendapat JKN.
Ia yakin, pemerintah daerah mampu menanggungnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk menutupi iuran bagi 49,5 ribu warga yang belum memiliki JKN, membutuhkan anggaran sekitar Rp.1,6 miliar.
"Untuk kerjasama tahun ini kami sudah tandatangani bersama BPJS Kesehatan. Sisa yang belum ini akan kita carikan solusi secepatnya," kata Mandacan lagi.
Kepala Kantor BPJS Kesehatan Manokwari, Meryta Rondonuwu, pada wawancara terpisah menyebutkan, saat ini sudah sebanyak 1.278.000 penduduk Papua Barat terdaftar sebagai peserta JKN melalui BPJS Kesehatan.
"Ini mencakup seluruh kabupaten dan kota yang dibiayai pemerintah pusat melalui program KIS, kepesertaan yang ditanggung pemerintah daerah, peserta mandiri,"sebutnya.
Ia berharap, kepesertaan JKN di daerah ini bisa mencapai 100 persen dari total penduduk. Dengan demikian seluruh masyarakat tidak perlu lagi memikirkan biaya saat membutuhkan pelayanan kesehatan.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019
"Saat ini sudah 96,27 persen penduduk Papua Barat terdaftar sebagai peserta JKN. Jadi masih tersisa 3,23 persen yang belum, ini harus kita carikan solusi," kata Gubernur di Manokwari, Jumat.
Ia pun berkomitmen untuk mencari solusi terbaik sehingga seluruh masyarakat asli Papua di daerah ini mendapat jaminan kesehatan secara gratis. Baginya ini merupakan komitemenya sebagai kepala daerah.
Dengan asumsi jumlah penduduk Papua Barat berdasarkan dana Dinas Kependudukan sebanyak 1,3 juta jiwa, kata Mandacan, maka tersisa sekitar 49,5 ribu jiwa yang harus mendapat JKN.
Ia yakin, pemerintah daerah mampu menanggungnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk menutupi iuran bagi 49,5 ribu warga yang belum memiliki JKN, membutuhkan anggaran sekitar Rp.1,6 miliar.
"Untuk kerjasama tahun ini kami sudah tandatangani bersama BPJS Kesehatan. Sisa yang belum ini akan kita carikan solusi secepatnya," kata Mandacan lagi.
Kepala Kantor BPJS Kesehatan Manokwari, Meryta Rondonuwu, pada wawancara terpisah menyebutkan, saat ini sudah sebanyak 1.278.000 penduduk Papua Barat terdaftar sebagai peserta JKN melalui BPJS Kesehatan.
"Ini mencakup seluruh kabupaten dan kota yang dibiayai pemerintah pusat melalui program KIS, kepesertaan yang ditanggung pemerintah daerah, peserta mandiri,"sebutnya.
Ia berharap, kepesertaan JKN di daerah ini bisa mencapai 100 persen dari total penduduk. Dengan demikian seluruh masyarakat tidak perlu lagi memikirkan biaya saat membutuhkan pelayanan kesehatan.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019