Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw menyoroti masalah pendidikan dan tata ruang dalam pembukaan Rapat Kerja (Raker) Bupati dan Walikota Se-Provinsi Papua Barat tahun 2022 yang dilaksanakan di Aimas Convention Centre, Kabupaten Sorong, Kamis.
Waterpauw mengatakan dua topik penting yang menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk dibahas dalam forum raker yakni permasalahan pendidikan dan tata ruang.
"Dua hal yang kita akan bahas pertama tentang isu pendidikan di Provinsi Papua Barat, saya kaget dengan hasil survei penelitian terdapat 68 ribu anak putus sekolah artinya generasi emas Papua yang tidak dapat pendidikan dengan baik," kata dia.
Selain itu, permasalahan tata ruang yang memerlukan diskusi bersama antar Bupati dan Wali kota agar bisa menyatukan pendapat untuk penentuan arah kebijakan Provinsi Papua Barat dalam pembangunan.
"Kedua masalah tata ruang yang sudah kita buat dalam Perda nomor 3 tahun 2022, menyangkut tata ruang menjadi hambatan bagi kita semua, padahal daerah kita banyak potensi yang bisa dimanfaatkan, namun ruang menjadi terbatas karena ada payung hukum tentang RT/RW," jelas Waterpauw.
Selain itu, Para Bupati dan Wali kota juga diminta untuk menindaklanjuti arahan umum Presiden tentang kebijakan strategis nasional yakni pemantauan penekanan angka inflasi daerahnya masing-masing.
"instruksi Presiden sangat jelas yakni menjaga daya beli masyarakat tetap stabil, upaya dan langkah apa yang perlu kita lakukan agar inflasi di daerah tidak terus naik," Tandas Waterpauw.
Rencananya Rapat kerja Bupati dan Walikota se-Papua Barat akan dilaksanakan selama dua hari di Kabupaten Sorong. Selain Bupati dan Walikota kegiatan tersebut juga melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua Barat.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2022
Waterpauw mengatakan dua topik penting yang menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk dibahas dalam forum raker yakni permasalahan pendidikan dan tata ruang.
"Dua hal yang kita akan bahas pertama tentang isu pendidikan di Provinsi Papua Barat, saya kaget dengan hasil survei penelitian terdapat 68 ribu anak putus sekolah artinya generasi emas Papua yang tidak dapat pendidikan dengan baik," kata dia.
Selain itu, permasalahan tata ruang yang memerlukan diskusi bersama antar Bupati dan Wali kota agar bisa menyatukan pendapat untuk penentuan arah kebijakan Provinsi Papua Barat dalam pembangunan.
"Kedua masalah tata ruang yang sudah kita buat dalam Perda nomor 3 tahun 2022, menyangkut tata ruang menjadi hambatan bagi kita semua, padahal daerah kita banyak potensi yang bisa dimanfaatkan, namun ruang menjadi terbatas karena ada payung hukum tentang RT/RW," jelas Waterpauw.
Selain itu, Para Bupati dan Wali kota juga diminta untuk menindaklanjuti arahan umum Presiden tentang kebijakan strategis nasional yakni pemantauan penekanan angka inflasi daerahnya masing-masing.
"instruksi Presiden sangat jelas yakni menjaga daya beli masyarakat tetap stabil, upaya dan langkah apa yang perlu kita lakukan agar inflasi di daerah tidak terus naik," Tandas Waterpauw.
Rencananya Rapat kerja Bupati dan Walikota se-Papua Barat akan dilaksanakan selama dua hari di Kabupaten Sorong. Selain Bupati dan Walikota kegiatan tersebut juga melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua Barat.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2022