Manokwari (ANTARA) - Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) Provinsi Papua Barat memastikan sejumlah isu (masalah) strategis akan dibahas dalam rapat kerja para kepala daerah (bupati dan wali kota) se Provinsi Papua Barat di Kabupaten Sorong, 20 Oktober hingga 21 Oktober 2022..
Kepala Bappeda Papua Barat Dance Sangkek di Manokwari, Rabu, mengatakan pembahasan sejumlah isu strategis nasional yang berkembang saat ini sesuai dengan kebijakan dan arahan Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
“Isu nasional yang harus ditindaklanjuti di daerah, untuk Papua Barat tahun 2023 salah satunya yaitu mengenai pemulihan ekonomi,” jelas Sangkek.
Dalam Raker di Sorong itu, pemerintah akan mempertajam isu strategis tersebut, termasuk krisis energi, pangan penyebab inflasi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi serta dampaknya bagi daerah.
Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw juga akan memanfaatkan momentum raker para bupati dan wali kota se Papua Barat untuk mengecek laporan pengendalian inflasi dan sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan serta kasus stunting di seluruh daerah.
"Termasuk arahan tentang pendampingan hukum dan pengawasan penggunaan dana hibah inflasi Rp10,75 miliar Provinsi Papua Barat dari Kemenkeu," sebut Sengkek.
Berbagai materi yang dibahas dalam kegiatan raker bupati dan wali kota tersebut sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Papua Barat Tahun 2023 yakni pemulihan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan SDM unggul, infrastruktur memadai dan lestari.
“Itu tujuan kita di tahun depan sehingga diperlukan masukan dari kepala daerah untuk merumuskan usaha bersama untuk mewujudkannya,” tambahnya.
Adapun beberapa isu umum yang tetap ikut bahas dalam raker para bupati dan wali kota se Papua Barat, diantaranya pemetaan pelaksanaan pilkada serentak 2024, permasalahan tapal batas wilayah, dan pengembangan pendidikan di daerah.
