Manokwari,(Antaranews Papua Barat)-Pelaksanaan pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi tahun 2018 di Provinsi Papua Barat masih menunggu petunjuk pemerintah pusat.
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan di Manokwari, Senin, berharap tahap pendaftaran dan seleksi CPNS di daerah itu bisa dilaksanakan sebelum akhir tahun 2018.
"Yang pasti kita akan menggunakan sistem offline. khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat sudah mendapat persetujuan langsung dari bapak presiden Joko Widodo," kata Gubernur.
Dominggus mengutarakan, dari informasi sebelumnya pendaftaran CPNS untuk dua provinsi paling timur ini akan dilaksanakan setelah seluruh proses seleksi penerimaan CPNS serentak nasional tuntas. Seluruh sekretaris daerah dan kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) se-Papua dan Papua Barat akan dikumpulkan di Jakarta untuk membahas hal teknis terkait pendaftaran dan seleksi.
"Kita masih menunggu, nanti pada sekda dan kepala BKD yang rapat bersama di Kemen PAN-RB dalam rangka membahas itu. Ya,, kita tunggu mudah-mudahan sebelum akhir tahun 2018 pendaftaran sudah bisa dibuka," ucap gubernur lagi.
Mandacan menambahkan, setelah pertemuan para Sekda dan BKD di Jakarta, Kemen PAN-RB dan kementerian terkait akan mengutus staf ke Papua Barat memberikan sosialisasi atau penjelasan di daerah terkait formasi CPNS 2018.
Sebelumnya, pemerintah Provinsi Papua Barat menunda pelaksanaan pendaftaran dan seleksi CPNS 2018. Hal itu dilakukan karena beberapa faktor diantaranya terkait kuota serta aksi penolakan yang dilakukan sejumlah daerah atas sistem online pada formasi CPNS ini.
Di lingkunhan Pemprov Papua Barat, selain membuka formasi umum, pada tahun ini juga mengagendakan pengangkatan pegawai honorer menjadi CPNS.
Pemprov Papua Barat memiliki sebanyak 1.283 pegawai honorer. Pegawai honorer yang berusia 35 tahun kebawah akan diangkat menjadi CPNS dan mereka berusia diatas 35 tahun akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Pengangkatan pegawai honorer menjadi CPNS ini sudah mengalami penundaan beberapa kali dan tahun ini pemerintah pusat mulai memberi signal positif terkait pengangkatan mereka. Hingga kini, para pegawai honorer yang sudah mengabdi selama bertahun-tahun tersebut masih menanti kepastian tentang pengangkatan mereka sebagai CPNS dan PPPK.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan di Manokwari, Senin, berharap tahap pendaftaran dan seleksi CPNS di daerah itu bisa dilaksanakan sebelum akhir tahun 2018.
"Yang pasti kita akan menggunakan sistem offline. khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat sudah mendapat persetujuan langsung dari bapak presiden Joko Widodo," kata Gubernur.
Dominggus mengutarakan, dari informasi sebelumnya pendaftaran CPNS untuk dua provinsi paling timur ini akan dilaksanakan setelah seluruh proses seleksi penerimaan CPNS serentak nasional tuntas. Seluruh sekretaris daerah dan kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) se-Papua dan Papua Barat akan dikumpulkan di Jakarta untuk membahas hal teknis terkait pendaftaran dan seleksi.
"Kita masih menunggu, nanti pada sekda dan kepala BKD yang rapat bersama di Kemen PAN-RB dalam rangka membahas itu. Ya,, kita tunggu mudah-mudahan sebelum akhir tahun 2018 pendaftaran sudah bisa dibuka," ucap gubernur lagi.
Mandacan menambahkan, setelah pertemuan para Sekda dan BKD di Jakarta, Kemen PAN-RB dan kementerian terkait akan mengutus staf ke Papua Barat memberikan sosialisasi atau penjelasan di daerah terkait formasi CPNS 2018.
Sebelumnya, pemerintah Provinsi Papua Barat menunda pelaksanaan pendaftaran dan seleksi CPNS 2018. Hal itu dilakukan karena beberapa faktor diantaranya terkait kuota serta aksi penolakan yang dilakukan sejumlah daerah atas sistem online pada formasi CPNS ini.
Di lingkunhan Pemprov Papua Barat, selain membuka formasi umum, pada tahun ini juga mengagendakan pengangkatan pegawai honorer menjadi CPNS.
Pemprov Papua Barat memiliki sebanyak 1.283 pegawai honorer. Pegawai honorer yang berusia 35 tahun kebawah akan diangkat menjadi CPNS dan mereka berusia diatas 35 tahun akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Pengangkatan pegawai honorer menjadi CPNS ini sudah mengalami penundaan beberapa kali dan tahun ini pemerintah pusat mulai memberi signal positif terkait pengangkatan mereka. Hingga kini, para pegawai honorer yang sudah mengabdi selama bertahun-tahun tersebut masih menanti kepastian tentang pengangkatan mereka sebagai CPNS dan PPPK.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018