Manokwari,(Antaranews Papua Barat)-Pertai Persatuan Indonesia (Perindo) mengajak pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota di Papua Barat lebih aktif dalam memperbaiki data kependudukan.
Ketua Umum DPW Perindo Papua Barat, Marinus Bonepai di Manokwari, Minggu, mengatakan, data kependudukan cukup berpengaruh terhadap data pemilih pada pelaksanaan pemilihan umum. Validitas data pemilih dinilai menjadi salah satu syarat dalam kesuksesan Pemilu.
"DPT (daftar pemilih tetap) Pemilu 2019 di Papua Barat dilakukan perbaikan hingga dua kali. Ini salah satu bukti bahwa data kependudukan kita belum beres," kata dia.
Menurutnya, salah satu peran pemerintah daerah dalam mewujudkan pemilu aman, damai dan lancar adalah dengan memperbaiki data kependudukan.
"Jadi, pemerintah daerah jangan hanya menyerahkan tanggungjawab kepada KPU namun lupa tanggungjawabnya dalam menertibkan data penduduk," ujarnya lagi.
Menuju pelaksanaan Pemilu 2019, Marinus juga berharap, Polri menempatkan personil pengamanan hingga ke daerah terpencil. Berkaca dari pelaksanaan pemilu sebelumnya, ada beberapa TPS di daerah terpencil tidak ada personil polisi.
Ia pun mengharap, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lebih sigap, proaktif dan tegas dalam melaksanakan tugas pengawasan. Seluruh tahapan harus dipantau dengan sikap yang lebih berani agar tidak ada gesekan antar partai politik.
Belum lama ini, kata dia, perusakan alat peraga kampanye milik partai Perindo, namun Bawaslu tidak melakukan tindakan apapun.
"Lalu soal money politik, di Distrik Sidey Manokwari ada pembagian amplop. Bawaslu distrik kok tidak tau. Mereka baru tahu setelah kami sampaikan laporan," sebut Bonepai.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018
Ketua Umum DPW Perindo Papua Barat, Marinus Bonepai di Manokwari, Minggu, mengatakan, data kependudukan cukup berpengaruh terhadap data pemilih pada pelaksanaan pemilihan umum. Validitas data pemilih dinilai menjadi salah satu syarat dalam kesuksesan Pemilu.
"DPT (daftar pemilih tetap) Pemilu 2019 di Papua Barat dilakukan perbaikan hingga dua kali. Ini salah satu bukti bahwa data kependudukan kita belum beres," kata dia.
Menurutnya, salah satu peran pemerintah daerah dalam mewujudkan pemilu aman, damai dan lancar adalah dengan memperbaiki data kependudukan.
"Jadi, pemerintah daerah jangan hanya menyerahkan tanggungjawab kepada KPU namun lupa tanggungjawabnya dalam menertibkan data penduduk," ujarnya lagi.
Menuju pelaksanaan Pemilu 2019, Marinus juga berharap, Polri menempatkan personil pengamanan hingga ke daerah terpencil. Berkaca dari pelaksanaan pemilu sebelumnya, ada beberapa TPS di daerah terpencil tidak ada personil polisi.
Ia pun mengharap, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lebih sigap, proaktif dan tegas dalam melaksanakan tugas pengawasan. Seluruh tahapan harus dipantau dengan sikap yang lebih berani agar tidak ada gesekan antar partai politik.
Belum lama ini, kata dia, perusakan alat peraga kampanye milik partai Perindo, namun Bawaslu tidak melakukan tindakan apapun.
"Lalu soal money politik, di Distrik Sidey Manokwari ada pembagian amplop. Bawaslu distrik kok tidak tau. Mereka baru tahu setelah kami sampaikan laporan," sebut Bonepai.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018