Manokwari, (Antaranews Papua Barat)-Pemerintah Provinsi Papua Barat serta kabupaten-kota disarankan untuk terus mengantisipasi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di daerah tersebut.
Kepala Badan Pusat Statistis (BPS) Provinsi Papua Barat, Endang Retno Subiandini di Manokwari, Kamis, mengatakan persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentasi penduduk miskin.
Menurutnya, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan tersebut.
Penduduk miskin di Papua Barat per-Maret 2018 sebanyak 214.470 jiwa, sedangkan hasil sensus pada September 2017 berjumlah 212.860 jiwa. Mengalami peningkatan, menjadi 23,01 persen dari total jumlah penduduk.
Ia mengemukakan, jumlah penduduk miskin di wilayah pedesaan lebih besar dibanding perkotaan. Persentase penduduk miskin di perkotaan pada September 2017 sebesar 5,16 persen turun menjadi 5,10 persen pada Maret 2018. Sementara persentase penduduk miskin di pedesan pada September 2017 sebesar 35,12 persen naik menjadi 35,31 persen pada Maret 2018.
Secara prosentase, lanjut Endang, Papua Barat masih berada pada urutan kedua daerah termiskin di Indonesia. Peringkat pertama pun masih ditempati Provinsi Papua.
Dari pendataan yang dilakukan BPS peningkatan ini dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Selama periode September 2017 sampai dengan Maret 2018, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 0,31 persen, di pedesaan juga naik 1.310 jiwa,’’ujarnya lagi.
Ia berpandangan, selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, program pengentasan kemiskinan di daerah ini juga harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan.
Beberapa faktor yang terkait kemiskinan di Papua Barat selama periode September 2017 hingga Maret 2018, sebut Rento, terjadi inflasi umum sebesar 0,78 persen.
"Pada Agustus 2017 prosentase jumlah penduduk bekerja pada kegiatan formal turun 0,33 poin dibanding Agustus 2016. Lalu diawal 2018 terjadi keterlambatan distribusi beras sejahtera. Ini juga menjadi faktor yang patut diperhatikan," pungkasnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018
Kepala Badan Pusat Statistis (BPS) Provinsi Papua Barat, Endang Retno Subiandini di Manokwari, Kamis, mengatakan persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentasi penduduk miskin.
Menurutnya, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan tersebut.
Penduduk miskin di Papua Barat per-Maret 2018 sebanyak 214.470 jiwa, sedangkan hasil sensus pada September 2017 berjumlah 212.860 jiwa. Mengalami peningkatan, menjadi 23,01 persen dari total jumlah penduduk.
Ia mengemukakan, jumlah penduduk miskin di wilayah pedesaan lebih besar dibanding perkotaan. Persentase penduduk miskin di perkotaan pada September 2017 sebesar 5,16 persen turun menjadi 5,10 persen pada Maret 2018. Sementara persentase penduduk miskin di pedesan pada September 2017 sebesar 35,12 persen naik menjadi 35,31 persen pada Maret 2018.
Secara prosentase, lanjut Endang, Papua Barat masih berada pada urutan kedua daerah termiskin di Indonesia. Peringkat pertama pun masih ditempati Provinsi Papua.
Dari pendataan yang dilakukan BPS peningkatan ini dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Selama periode September 2017 sampai dengan Maret 2018, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 0,31 persen, di pedesaan juga naik 1.310 jiwa,’’ujarnya lagi.
Ia berpandangan, selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, program pengentasan kemiskinan di daerah ini juga harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan.
Beberapa faktor yang terkait kemiskinan di Papua Barat selama periode September 2017 hingga Maret 2018, sebut Rento, terjadi inflasi umum sebesar 0,78 persen.
"Pada Agustus 2017 prosentase jumlah penduduk bekerja pada kegiatan formal turun 0,33 poin dibanding Agustus 2016. Lalu diawal 2018 terjadi keterlambatan distribusi beras sejahtera. Ini juga menjadi faktor yang patut diperhatikan," pungkasnya.(*)
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018