Penjabat Gubernur PBD Muhammad Musa'ad, di Sorong, Kamis, mengatakan jajarannya telah melakukan pertemuan terbatas dengan para bakal calon serta unsur forum komunikasi pimpinan daerah guna membahas situasi kamtibmas di PBD menjelang tahapan pengumuman penetapan pasangan calon.
Semua pihak, katanya, bersepakat dan berkomitmen penuh untuk menjaga situasi kamtibmas di wilayah PBD tetap aman dan damai selama penyelenggaraan Pilkada 2024 hingga selesai.
Semua pihak, katanya, bersepakat dan berkomitmen penuh untuk menjaga situasi kamtibmas di wilayah PBD tetap aman dan damai selama penyelenggaraan Pilkada 2024 hingga selesai.
"Kita sudah menyepakati hal-hal penting terkait dengan pemilu damai di Papua Barat Daya," kata Musa'ad.
Pemprov PBD juga meminta para bakal paslon agar taat azas secara konstitusional selama perhelatan pesta demokrasi lima tahunan tersebut, dengan tunduk dan patuh terhadap semua regulasi yang berlaku.
"Ini penting agar nantinya tidak ada gejolak di Papua Barat Daya akibat adanya perbedaan pilihan politik. Jika ada ketidakpuasan selama tahapan Pilkada ini, penyelesaiannya harus melalui jalur hukum yang berlaku," ujarnya.
Pemprov PBD juga meminta para bakal paslon agar taat azas secara konstitusional selama perhelatan pesta demokrasi lima tahunan tersebut, dengan tunduk dan patuh terhadap semua regulasi yang berlaku.
"Ini penting agar nantinya tidak ada gejolak di Papua Barat Daya akibat adanya perbedaan pilihan politik. Jika ada ketidakpuasan selama tahapan Pilkada ini, penyelesaiannya harus melalui jalur hukum yang berlaku," ujarnya.
Gubernur Musa'ad juga meminta kepada penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu beserta seluruh perangkatnya agar taat azas dan memiliki integritas supaya seluruh tahapan Pilkada 2024 di Papua Barat Daya benar-benar berjalan aman dan damai sesuai dengan harapan seluruh warga setempat.
Setiap bakal paslon gubernur-wagub PBD juga diminta menyesuaikan visi dan misi selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Papua Barat Daya yang telah dirancang hingga tahun 2045.
"Ini harus menjadi dasar bagi setiap bakal calon untuk menyusun visi misi supaya programnya selaras dengan RPJPD," ujar dia.
