Kepala Polda Papua Barat, Inspektur Jenderal Johnny Eddizon Isir, di Sorong, Senin, menjelaskan pada Operasi Mantap Praja Mansinam II 2024 melibatkan 1.789 personel yang akan dibagi ke dua provinsi yakni Provinsi Papua Barat sebanyak 829 personel dan Papua Barat Daya 888 personel.
"Operasi ini berlangsung pada 27 Agustus 2024 hingga 7 Februari 2025 atau selama 151 hari," jelas dia saat memimpin apel gelar pasukan Operasi Mantap Praja Mansinam II 2024 di halaman Kantor Wali Kota Sorong.
Dia mengakui bahwa proses pengamanan Pilkada 2024 memiliki tantangan tersendiri, khususnya di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Sistem kekerabatan masyarakat sangat dekat dan kuat antara pemilih dan yang dipilih, kemudian kondisi geografis di dua provinsi ini sangat unik mulai dari pegunungan, pesisir dan wilayah pedalaman dengan infrastruktur dan telekomunikasi yang terbatas.
Karena itu, dia menekankan hal penting kepada seluruh personel sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas, yakni tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mendapatkan berkat.
"Selain itu, setiap personel harus meningkatkan profesionalisme dan rasa tanggung jawab yang tinggi untuk mendukung pelaksanaan tugas pengamanan di lapangan," ujar dia.
Selain itu juga perlu meningkatkan sinergisitas dan solidaritas antara personel dengan pemerintah daerah, penyelenggara pemilu dan stakeholder terkait.
"Tingkatkan kewaspadaan dan kesiapan baik personel maupun peralatan untuk mendukung pengamanan di lapangan," kata dia.
Dia meminta kepada personel agar dalam menyelesaikan persoalan di lapangan harus mengedepankan sisi humanis dengan mengajak seluruh elemen untuk bersama menjaga kondusifitas Pilkada di Papua Barat dan Papua Barat Daya aman dan lancar.
Kasatgaswil Operasi Mantap Praja Mansinam II 2024 Papua Barat Daya, Kombes Pol Budy Utomo, mengatakan secara geografis memang ada beberapa wilayah di Papua Barat Daya yang perlu diantisipasi seperti wilayah kepulauan dan Kabupaten Maybrat.
"Kalau Maybrat sampai saat ini memang masih ada gerakan dari kelompok separatis sehingga nanti akan ada penambalan pasukan di wilayah itu baik itu dari TNI, Satgas Tindak dari Brimob," kata dia.
Mekanisme pembagian personel keenam kabupaten dan kota di Papua Barat Daya bersifat rayonisasi dengan menyesuaikan dengan kegiatan kerawanan pada saat kampanye oleh pasangan calon kepala daerah.
"Tentunya kita akan penambahan personel ke kabupaten dan kota untuk mengamankan seluruh proses dan tahapan Pilkada 2024," ujar dia.
