Manokwari (ANTARA) - Bupati Manokwari, Papua Barat, Demas Paulus Mandacan melarang kepala Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) merekrut guru honorer.
Itu dilakukan karena jumlah guru honorer di daerah tersebut sudah cukup banyak. Ia khawatir jika berlebihan akan memicu persoalan baru di bidang pendidikan.
"Sudah terlalu banyak guru honorer kita. Untuk sementara jangan rekrut dulu. Kita selesaikan dulu yang ada ini biar mereka sejahtera," kata Bupati usai melantik para kepala SD, SMP di Manokwari, Selasa.
Perekrutan hanya boleh dilakukan bagi sekolah yang benar-benar membutuhkan serta tidak ada solusi lain selain menambah guru baru. Selain itu, guru yang direkrut harus berkompeten sesuai kebutuhan sekolah.
"Saya liat selama ini lulusan SMA direkrut menjadi guru honorer. Hal-hal seperti ini jangan diulang, bisa jadi masalah," kata Demas.
Bagi sekolah yang masih mengalami kekurangan guru, Bupati memerintahkan kepala sekolah menyusun formasi guru yang dibutuhkan lalu menyerahkannya kepada Dinas Pendidikan. "Selanjutnya biar nanti Dinas Pendidikan yang serahkan ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah), lalu BKD lanjutkan ke Kemenpan," katanya.
Pemerintah daerah, lanjut bupati, akan terus berjuang agar Manokwari memperoleh jatah kursi guru pada setiap pembukaan formasi CPNS. Cara ini diharapkan dapat mengurangi kebutuhan guru di daerah ini.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Manokwari, Barnabas Dowansiba mengatakan, jumlah guru honorer SD dan SMP di daerah tersebut sudah sekitar 700 orang. 400 diantaranya berijazah sarjana dan sisanya SMA dan Diploma.
"Tidak boleh ada penambahan lagi, kita fokus tuntaskan yang ada ini biar mereka bisa lebih sejahtera," kata Barnabas.*
