Sorong (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) melakukan kunjungan kerja ke Kota Sorong, Papua Barat Daya dalam rangka pemantauan kebijakan prioritas presiden khususnya penanganan stunting di wilayah itu.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, R. Nunung Nuryartono di Sorong, Sabtu, menjelaskan kunjungan kerja ini tidak lain adalah hadir secara langsung di Kota Sorong untuk melihat secara dekat upaya penanganan stunting yang merupakan kebijakan prioritas presiden di bidang pembangunan kemanusiaan.
"Jadi kita hadir di sini untuk melihat upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Sorong sebagai wujud dari program prioritas pembangunan nasional," jelas Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, R. Nunung.
Dua program prioritas nasional yang sangat penting bagi Indonesia mencapai Indonesia emas pada 2025 adalah pertama penurunan angka stunting.
"Di Kota Sorong penanganan stuntingnya mengalami kemajuan menjadi 18 persen berdasarkan hasil laporan Penjabat Wali Kota Sorong, Septinus Lobat," bener Nunung.
Dia memberikan apresiasi atas capaian penanganan stunting oleh Pemerintah Kota Sorong. "Saya kira target nasional 14 persen di 2024 akan menjadi relatif mudah untuk mencapai angka itu atau justru lewat dari target nasional," ucap Nunung.
Nunung menilai bahwa penerapan strategi penanganan stunting di Kota Sorong sangat efektif dan maksimal, karena adanya rumah pemulihan gizi yang dibangun pemerintah setempat sebagai bagian dari upaya mendukung program prioritas presiden.
"Ini sangat luar biasa, kami memberikan apresiasi atas upaya konkret itu dan akan kami melaporkan hasil ini kepada Menko PMK," beber Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, R. Nunung.
Ini, kata dia, merupakan bentuk inovasi konkret dari pemerintah daerah sebagai upaya pencapaian target nasional. "Jadi 14 persen target nasional akan semakin mudah karena sudah ada tiga rumah gizi di Kota Sorong," jelas Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial.
Dia berharap, jika memungkinkan di 10 distrik di Kota Sorong rumah pemulihan gizi mestinya berdiri di sana sehingga penanganan stunting lebih maksimal lagi.
Dia menjelaskan bahwa jika pada 2045 angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi maka hal itu akan menjadi satu persoalan serius.
Oleh karena itu, upaya-upaya konkret yang telah dilakukan baik secara berjenjang mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten kota harus tetap pada jalur koordinasi dan sinergi, sehingga target nasional benar-benar tercapai secara baik dan maksimal.
Selain itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial R. Nunung Nuryartono di dampingi Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan, Sorni Paskah Daeli bersama Penjabat Wali Kota Sorong, Seprinus Lobat melakukan pemantauan langsung ke rumah pemenuhan gizi di Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong.
Sementara itu, Penjabat Wali Kota Sorong, Septinus Lobat menyampaikan sejumlah upaya yang telah dilakukan sebagai bagian dari upaya mendukung program strategis nasional.
Jumlah keluarga berisiko stunting di Kota Sorong sebanyak 318 keluarga yang tersebar di 10 distrik. Kemudian balita stunting di Kota Sorong pada 2023 sebanyak 600.
"Jumlah anak stunting 2022 sebanyak 623 anak atau 27,2 persen. Kemudian pada 2023 dari jumlah anak stunting 623 turun menjadi 504 atau 18 persen setelah intervensi pemerintah periode Januari hingga Agustus 2023," beber Septinus Lobat.
Upaya penanganan stunting pun diperkuat lewat pelayanan di tingkat puskesmas yang tersebar di 10 distrik. Selain itu, ada sebanyak 107 posyandu pun di libatkan untuk penanganan stunting dengan 495 kader posyandu.
"Tentunya ini terjadi karena kami melakukan intervensi melalui OPD teknis dalam melaksanakan upaya penanganan secara maksimal sehingga ada penurunan angka stunting," jelas Lobat.
