Manokwari (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Barat mengantisipasi potensi isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang terjadi saat pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.
Ketua Bawaslu Papua Barat Elias Idie di Manokwari, Selasa, mengatakan peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi hal terpenting dalam mengoptimalkan langkah mitigasi isu SARA yang bakal terjadi.
"Kami sudah laksanakan beberapa bimbingan teknis bagi personel pengawasan mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten," kata Elias Idie dalam konferensi pers di Manokwari, Selasa.
Ia menuturkan upaya lain yang dilakukan oleh Bawaslu dalam mengantisipasi isu SARA yakni memperluas kerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat dan keagamaan.
Organisasi yang dimaksud seperti Dewan Adat Papua (DAP), Majelis Ulama Indonesia (MUI), tokoh adat, tokoh masyarakat, dan lainnya guna memperkuat upaya mitigasi sekaligus mewujudkan pemilu damai.
"Bawaslu sedang melakukan identifikasi ormas yang akan diajak kerja sama dalam waktu dekat," ucap Elias Idie.
Bawaslu menilai bahwa potensi isu SARA mulai bermunculan ketika Komisi Pemilihan Umum Papua Barat menetapkan daftar calon tetap (DCT) Pemilu 2024 pada 3 November 2023.
Hal tersebut seiring dengan hasil indeks kerawanan pemilu (IKP) 2024 yang menempatkan Papua Barat pada urutan kelima dengan kategori rawan tinggi isu SARA.
"Masuk kategori rawan karena pernah terjadi kekerasan SARA, tetapi bukan politisasi untuk kepentingan elektoral," jelas Elias.
Dia menyebut dalam konteks afirmatif otonomi khusus (otsus), kanalisasi kesukuan kerap terjadi yang kemudian menimbulkan terjadinya isu SARA pada tahapan pemilu.
Oleh sebab itu, Bawaslu memerlukan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan agar pengawasan tetap berjalan maksimal untuk mencapai pemilu yang berkualitas.
"Misalnya ada yang mengkanalisasi kalau orang Sorong harus ikut pemilu di Sorong. Nah, isu-isu macam begini pasti terjadi," katanya.
Ia menegaskan larangan menggunakan isu SARA dalam kampanye sudah diatur melalui regulasi, sehingga seluruh partai politik dan calon anggota legislatif wajib mematuhi aturan dimaksud.
Bawaslu menyarankan agar partai politik dan calon anggota legislatif mengutamakan gagasan dibandingkan isu pragmatis jangka pendek untuk meraih simpati publik.
"Kalau ada yang gunakan isu SARA ya penegakan hukum menjadi hal terpenting, supaya ada efek jerah," tegas Elias.
Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat Inspektur Jenderal Polisi Daniel Tahi Monang Silitonga mengatakan pengamanan pelaksanaan Pemilu 2024 terus ditingkatkan melalui Operasi Mantap Brata Mansinam selama 222 hari (19 Oktober 2023-20 Oktober 2024).
Operasi tersebut melibatkan lima ribu personel Polda yang didukung oleh personel Kodam XVIII/Kasuari, guna mewujudkan situasi keamanan dan politik yang kondusif.
"Operasi Mantap Brata Mansinam bertujuan untuk memastikan pemilu terselenggara dengan baik," kata Daniel Silitonga.
Ia menjelaskan personel Polda dan Kodam nantinya disebar ke 13 kabupaten/kota di dua provinsi, dengan jumlah distrik atau kecamatan sebanyak 218.
Metode pendistribusian personel Operasi Mantap Brata Mansinam bervariasi yang disesuaikan dengan tingkatan kerawanan pemilu dan potensi gangguan kamtibmas.
