Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat membentuk sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan menangani sektor perikanan tangkap di wilayah itu.
Bupati Manokwari Hermus Indou di Manokwari, Rabu, mengatakan produksi perikanan tangkap di wilayahnya hingga kini kurang maksimal lantaran sarana dan prasarana tangkap milik para nelayan masih sangat terbatas.
Kehadiran BUMD diharapkan bisa membantu mendorong produktivitas hasil tangkapan para nelayan sekaligus menjaga ketersediaan stok ikan di pasar sehingga tidak menimbulkan gejolak harga yang memicu terjadinya inflasi.
"Laju inflasi di Manokwari sekarang ini sudah cukup tinggi yaitu 6,40 persen dimana komoditas penyumbang utama inflasi di Manokwari yaitu ikan cakalang, ikan ekor kuning. Masih banyak nelayan kita yang fasilitas tangkap ikannya terbatas. Akhirnya produksi perikanan tangkap di Manokwari tidak maksimal," jelas Hermus.
Terkait BUMD yang nantinya bergerak di sektor perikanan itu, Hermus mengatakan jajarannya sudah berkoordinasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri .
"Mudah-mudahan BUMD ini bisa beroperasi akhir tahun supaya bisa mengorganisir dan memaksimalkan potensi nelayan di Manokwari sehingga produksi perikanan tangkap bisa lebih ditingkatkan dan pada akhirnya harga ikan bisa ditekan," ujarnya.
Pemkab Manokwari juga berkoordinasi dengan Dinas Perikanan Pemprov Papua Barat guna memastikan harga ikan di Manokwari bisa dikendalikan. Hal ini mengingat masalah perikanan tangkap masih menjadi kewenangan Pemprov Papua Barat.
Selain perikanan tangkap, komoditas lain yang berpengaruh pada inflasi di Manokwari seperti ketersediaan beras dan mahalnya tiket penerbangan.
Berkaitan dengan keterbatasan produksi beras di Manokwari, Pemkab setempat akan menjalin kerja sama dengan beberapa daerah di Sulawesi Selatan untuk pengiriman beras dari wilayah itu ke Manokwari.
Sedangkan untuk masalah transportasi, Pemkab Manokwari telah berkoordinasi dengan Kemendagri dan Kemenhub untuk menurunkan harga tiket pesawat di Manokwari. Saat ini maskapai menaikkan harga tiket dengan alasan mahalnya harga BBM jenis Avtur.
"Harga tiket tentu sangat memberatkan masyarakat yang berpergian keluar Manokwari. Harga tiket ini kan juga di luar kewenangan Pemkab Manokwari. Jadi yang kita lakukan adalan berkoordinasi," ujar Hermus.
Sejauh ini Pemkab Manokwari telah melakukan beberapa langkah strategis untuk memastikan inflasi bisa diturunkan secepatnya.
Pelaksana Tugas Kepala BPS Papua Barat Lasmini menerangkan inflasi tahunan di Manokwari pada Agustus 2023 mencapai 6,40 persen (yoy) lebih tinggi dibandingkan inflasi Juli 2023 yang tercatat 4,98 persen (yoy).
Adapun tiga kelompok pengeluaran yang memiliki andil terbesar inflasi Manokwari yakni makanan dan minuman 4,49 persen, transportasi 0,94 persen dan perawatan jasa pribadi 0,37 persen.
Pemerintah Manokwari bentuk BUMD kelola sektor perikanan
Rabu, 6 September 2023 18:23 WIB
Mudah-mudahan BUMD ini bisa beroperasi akhir tahun supaya bisa mengorganisir dan memaksimalkan potensi nelayan di Manokwari sehingga produksi perikanan tangkap bisa lebih ditingkatkan dan pada akhirnya harga ikan bisa ditekan