Kodam Kasuari tingkatkan kapasitas Babinsa menjaga stabilitas politik

Manokwari (ANTARA) - Komando Daerah Militer (Kodam) XVIII/Kasuari meningkatkan kapasitas dan kualitas seluruh Bintara Pembina Desa (Babinsa) agar mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan tetap kondusif, terutama menjelang Pemilu 2024.

Panglima Kodam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Ilyas Alamsyah Harahap di Manokwari, Rabu, mengatakan Babinsa memiliki peran penting karena berhadapan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat hingga ke wilayah pelosok.

"Setiap tahun kemampuan dan kualitas semua Babinsa kami tingkatkan agar semakin sigap," kata Alamsyah Harahap.

Babinsa, kata dia, tidak hanya diikutsertakan dalam pelatihan kemampuan pada level Kodam melainkan Pusat Teritorial Angkatan Darat (Pusterad).

Dengan demikian, ujar dia, penguasaan manajemen teritori dan komunikasi sosial saat berinteraksi dengan berbagai komponen masyarakat dapat terlaksana maksimal.

"Teknologi semakin berkembang, pengetahuan Babinsa harus di-'upgrade' supaya tidak ketinggalan," ucap Alamsyah Harahap.

Menurut dia, optimalisasi peran Babinsa bertujuan mendukung pemerintah daerah menurunkan kemiskinan ekstrem dan masalah balita gagal tumbuh akibat kurang gizi atau stunting.

Hal itu, beber dia, sesuai arahan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Dudung Abdurachman agar seluruh personel terlibat dalam upaya percepatan pembangunan demi menyejahterakan masyarakat.

"Supaya wilayah yang cukup jauh dari sentuhan bisa mendapatkan penanganan, tapi di Papua Barat semua sudah terjangkau," ujar Alamsyah.

Ia menjelaskan bahwa TNI telah berkomitmen mengawal seluruh perhelatan pesta demokrasi lima tahunan di daerah ini.

Oleh karena itu, kata dia, sinergi kolaborasi dengan kepolisian terus ditingkatkan demi mewujudkan pemilu yang damai, jujur, dan adil.

"TNI dan Polri senantiasa memberikan pengamanan supaya pemilu aman," kata dia.

Pangdam menegaskan integritas dan netralitas TNI tidak perlu diragukan saat pemilu karena seluruh personel wajib mengikuti garis komando pimpinan.

Personel TNI, katanya, dilarang menggunakan peralatan atau turut membantu kontestan untuk memenangkan pemilu, meskipun yang bersangkutan purnawirawan TNI.

"Komando TNI tegak lurus, tidak ada yang bisa belokkan," tegas Pangdam.