Wasior (ANTARA) - Sebanyak 2.538 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)) di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat terdaftar sebagai penerima bantuan langsung tunai (BLT) kenaikan harga BBM.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Teluk Wondama Eka Wosiri di Isei, Rabu, mengatakan BLT BBM disediakan pemerintah sebagai bantalan sosial bagi warga kurang mampu akibat kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi.
BLT BBM diberikan selama empat bulan terhitung mulai September hingga Desember 2022 dengan besaran Rp150 ribu per bulan per KPM.
jumlah penerima BLT BBM tersebut merupakan kuota yang diturunkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI.
"Itu sesuai data dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Nanti terimanya melalui Kantor Pos," ucap Wosiri dalam rapat koordinasi dengan kalangan DPRD Teluk Wondama.
Wakil Bupati Teluk Wondama Andarias Kayukatuy dalam kesempatan itu meminta Dinas Sosial melakukan pembaharuan data penerima BLT BBM.
Perbaikan dan validasi data diperlukan untuk memastikan nama yang terdaftar adalah mereka yang benar-benar berhak menerima.
Selain itu juga untuk mencegah adanya data ganda dengan penerima bantuan sosial jenis lainnya. Sebab selama ini warga kurang mampu juga telah menerima bansos COVID-19 baik dari APBN maupun APBD provinsi dan kabupaten.
"Perlu dicermati lagi data BLT BBM supaya jangan sampai ada nama ganda. Karena kita juga ada bantuan untuk kemiskinan ekstrim, bansos COVID-19 dan lainnya," kata Andarias.
DPRD Teluk Wondama setuju perlunya dilakukan pembaharuan data penerima BLT BBM.
Para wakil rakyat menyarankan jika memungkinkan penerima BLT BBM sebaiknya disebar merata ke semua kampung di Wondama sehingga tercipta rasa keadilan.
"Harus dipastikan warga miskin di 75 kampung di Wondama semua dapat. Jangan sampai yang terima itu orang yang sama terus karena akan timbul kecemburuan. Jadi azas keadilan itu harus ada," kata Ketua Komisi A DPRD Teluk Wondama Roberth Gayus Baibaba.
Wakil Ketua DPRD Teluk Wondama H Arwin mendorong Dinas Sosial mengusulkan ke Kemensos untuk menambah kuota penerima BLT. Penerima BLT sebanyak 2.538 dinilai tidak sebanding dengan jumlah keluarga kurang mampu di daerah itu.
"Data penerima BLT kita kok sedikit sekali, tidak sebanding dengan jumlah penduduk kita yang sudah 40 ribu. Jadi Dinsos kalau bisa usulkan tambah kuota lagi supaya lebih banyak warga kita yang kurang mampu ini bisa ikut dibantu," desak Arwin.
