Pemerintah Provinsi Papua Barat mulai tahun ini menjadikan 13 kabupaten dan kota di daerah tersebut sebagai prioritas penanganan kasus stunting.
Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani di Manokwari, Jumat mengutarakan bahwa Indonesia merupakan negara kelima yang memiliki kasus stunting cukup tinggi. Papua Barat pun tak luput dari persoalan pertumbuhan dan gizi anak tersebut.
"Berdasarkan data Global Nutrition Report tahun 2018, sekitar 150,8 juga atau 22,2 persen balita di dunia mengalami stunting. Indonesia mencapai 30,8 persen. Khusus di Papua Barat 27,5 persen," ucap Lakotani.
Lakotani menekankan, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera mengambil langkah-langkah strategis menyikapi masalah stunting. Koordinasi pun harus dilakukan secara intensif bersama seluruh kabupaten dan kota
"Di Papua Barat ada 12 kabupaten dan satu kota. Semua kita prioritaskan, untuk provinsi dan seluruh daerah harus bersinergi," ucapnya lagi.
Menurut dia, tingginya persentase stunting di provinsi ini merupakan pertanda ada masalah pada pelayanan dasar yang diberikan pemerintah daerah.
"Percepatan penurunan stunting menjadi kegiatan prioritas nasional. Kita di daerah harus lebih serius terutama yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan serta pemberian gizi bagi ibu dan anak," katanya.
Intervensi secara konvergen, lanjut Lakotani, harus konsisten dilakukan serta melibatkan multi sektor di kabupaten/kota hingga kampung/desa sebagai kunci keberhasilan. Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan intervensi perlu pembagian peran secara jelas, antara provinsi, kabupaten hingga kampung.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2020
Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani di Manokwari, Jumat mengutarakan bahwa Indonesia merupakan negara kelima yang memiliki kasus stunting cukup tinggi. Papua Barat pun tak luput dari persoalan pertumbuhan dan gizi anak tersebut.
"Berdasarkan data Global Nutrition Report tahun 2018, sekitar 150,8 juga atau 22,2 persen balita di dunia mengalami stunting. Indonesia mencapai 30,8 persen. Khusus di Papua Barat 27,5 persen," ucap Lakotani.
Lakotani menekankan, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera mengambil langkah-langkah strategis menyikapi masalah stunting. Koordinasi pun harus dilakukan secara intensif bersama seluruh kabupaten dan kota
"Di Papua Barat ada 12 kabupaten dan satu kota. Semua kita prioritaskan, untuk provinsi dan seluruh daerah harus bersinergi," ucapnya lagi.
Menurut dia, tingginya persentase stunting di provinsi ini merupakan pertanda ada masalah pada pelayanan dasar yang diberikan pemerintah daerah.
"Percepatan penurunan stunting menjadi kegiatan prioritas nasional. Kita di daerah harus lebih serius terutama yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan serta pemberian gizi bagi ibu dan anak," katanya.
Intervensi secara konvergen, lanjut Lakotani, harus konsisten dilakukan serta melibatkan multi sektor di kabupaten/kota hingga kampung/desa sebagai kunci keberhasilan. Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan intervensi perlu pembagian peran secara jelas, antara provinsi, kabupaten hingga kampung.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2020